Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 FEBRUARI 2021

ke Arab Saudi untuk sektor domestik cukup tinggi," kata Menaker Ida dalam rapat kerja dengan
Komisi IX DPR RI, dipantau virtual dari Jakarta pada Selasa.
Ida juga menjelaskan bahwa proyek percontohan ( pilot project ) SPSK itu dilakukan sebagai
bentuk upaya mengatasi banyaknya tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berangkat tidak sesuai
prosedur dengan menggunakan visa ziarah atau umroh.

Indonesia dan Arab Saudi juga kini telah memiliki kesepakatan untuk mewujudkan tata kelola
penempatan dan perlindungan yang lebih. Penyusunan dokumen kesepakatan juga telah disusun
bersama dengan keterlibatan Kementerian Luar Negeri serta Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI).

Tata kelola baru dari pihak Saudi, kata Ida, seperti adanya departemen baru dalam struktur
organisasi Kementerian Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Arab Saudi untuk pelindungan
pekerja domestik.

Selain itu terdapat juga perbaikan dengan mulai digunakan sistem MUSANED, sebuah sistem
berbasis elektronik yang dikembangkan Saudi yang salah satu fungsinya mempermudah pekerja
migran mendapatkan e-visa.

Pekerja migran kini juga diberi kesempatan untuk berganti majikan atau pengguna apabila terjadi
pelanggaran terhadap hak-haknya.

SPSK sendiri akan terintegrasi secara daring atau online dengan sistem milik Arab Saudi, mulai
dari pendaftaran, seleksi, penempatan dan pemulangan.

Pilot project SPSK itu akan berlaku untuk enam jabatan pekerjaan yaitu asisten rumah tangga,
pengurus bayi (baby sitter), tukang masak keluarga, perawat lansia, supir keluarga, dan
pengurus anak (child care worker).
Hubungan kerja pekerja Indonesia juga tidak akan langsung dengan pengguna perseorangan
melainkan dengan syarikah atau perusahaan mitra penempatan PMI di Arab Saudi.

Penempatan lewat SPSK rencananya akan dimulai pada akhir Februari 2021, tapi diundur karena
pandemi COVID-19 berdampak dalam bentuk kebijakan penutupan negara itu akan pekerja
migran.

Terkait akan dimulainya penerapan SPSK itu, anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengatakan
telah ada kemajuan dalam tata kelola penempatan pekerja khususnya dengan adanya sistem
terintegrasi online.

"Saya kira banyak manfaat yang bisa didapatkan sehingga bisa mencegah terjadinya
penyimpangan mulai dari informasi, rekrutmen sampai pemulangan," ujar Yahya, menambahkan
bahwa prosesnya tetap membutuhkan pengawasan yang ketat.

Sebelumnya pemerintah pada 2015 telah menghentikan sementara (moratorium) penempatan
PMI untuk pengguna perseorangan ke kawasan Timur Tengah yang terdiri dari 19 negara yaitu
Arab Saudi, Aljazair Bahrain, Irak, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman,
Palestina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman dan Yordania.

.

60