Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 FEBRUARI 2021
P. 71
Pasalnya, kata Ida, sistem pembayaran gaji kepada PMI sebelumnya tak pernah tepat waktu,
malah kadang tak dibayarkan. Hal inilah yang membuat pemerintah ingin segera menerapkan
SPSK pada akhir Februari 2021.
"Proses pembayaran gaji yang lama, itu tunai. Dan itu susah diawasi atau dimonitor. Yang baru,
melalui bank yang pastinya bisa dilakukan monitor atau diawasi. Kasus pembayaran gaji, kalau
dulu sistem yang lama sering tidak dibayar," katanya kepada jajaran Komisi IX DPR RI dalam
rapat kerja yang ditayangkan secara virtual, Selasa (9/2/2021).
Soal pembayaran gaji, lanjut dia, pihak pengguna/majikan nantinya akan diberikan tenggat
waktu hingga paling lambat 2 minggu untuk menyalurkannya ke perusahaan yang
mempekerjaan PMI dan telah bersertifikasi badan hukum.
"Kalau ketentuan yang baru, gaji dibayar paling lambat dua minggu setelah tanggal pembayaran.
Jadi mundurnya hanya dua minggu," ujarnya.
Pelindungan lainnya adalah mengenai permintaan akan PMI yang harus melalui jalur pemerintah
dan diseleksi terlebih dahulu.
" Job order, dulu enggak ada verifikasi dari pemerintah sekarang harus ada diversifikasi
pemerintah.
Joint committee dulu tidak ada, sekarang ada.
Dispute Settlement (penyelesaian sengketa) dulu tidak jelas, tapi sekarang dengan sisem yang
baru semakin jelas," kata Ida.
Sebagaimana diketahui, sekitar 280 pekerja migran akhir bulan Februari ini akan diberangkatkan
melalui sistem SPSK.
Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan
PKK) Kementerian Ketenagakerjaan Suhartono sebelumnya mengatakan bahwa Kemenaker telah
memanggil Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI), untuk memastikan
kesiapan perusahaan penempatan PMI dalam mengimplementasikan SPSK ini.
Pihaknya juga ingin memastikan protokol kesehatan diterapkan dengan baik dalam implementasi
SPSK. Mulai dari tahap persiapan dan proses pemberangkatan di Indonesia, maupun
sesampainya di negara penempatan.
Melalui skema SPSK, sistem perjanjian kontrak kerja bagi pekerja migran tidak lagi melalui
pengguna/majikan, melainkan dengan pihak ketiga berbadan hukum yang disebut syarikah
(perusahaan).
.
70
