Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 AGUSTUS 2021

Judul Kebijakan Ketenagakerjaan Masa Pandemi
Nama Media Analisa Daily
Newstrend Dampak Virus COVID-19 dalam Ketenagakerjaan
Halaman/URL Pg12
Jurnalis Opini
Tanggal 2021-08-03 09:54:00
Ukuran 309x92mmk
Warna Warna
AD Value Rp 48.204.000

News Value Rp 144.612.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
PEKERJA memiliki posisi yang penting dan strategis sebagai pelaku dalam mewujudkan
pembangunan nasional. Dalam rangka pembangunan nasional, pekerjaan yang dilakukan oleh
seseorang dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang
merata bagi dari segi material maupun spiritual. Warga negara dalam bekerja merupakan
mandat konstitusi Indonesia yang secara tegas keberadaannya dalam pasal 27 Ayat (2) yakni
tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Negara memiliki peran yang krusial dalam pemenuhan hak dasar yang melekat karena dilindungi
konstitusi. Perlindungan pekerja yang dimaksud adalah penjaminan hak-hak pekerja dan
kesempatan yang sama demi terwujudnya kesejahteraan pekerja. Indonesia sebagai welfare
state berkewajiban dalam menjamin pelaksanaan hak konstitusional tanpa mengurangi hak asasi
tersebut.

KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN MASA PANDEMI

PEKERJA memiliki posisi yang penting dan strategis sebagai pelaku dalam mewujudkan
pembangunan nasional. Dalam rangka pembangunan nasional, pekerjaan yang dilakukan oleh
seseorang dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang
merata bagi dari segi material maupun spiritual. Warga negara dalam bekerja merupakan
mandat konstitusi Indonesia yang secara tegas keberadaannya dalam pasal 27 Ayat (2) yakni
tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Negara memiliki peran yang krusial dalam pemenuhan hak dasar yang melekat karena dilindungi
konstitusi. Perlindungan pekerja yang dimaksud adalah penjaminan hak-hak pekerja dan
kesempatan yang sama demi terwujudnya kesejahteraan pekerja. Indonesia sebagai welfare
state berkewajiban dalam menjamin pelaksanaan hak konstitusional tanpa mengurangi hak asasi
tersebut.

Datangnya virus corona (Covid-19) yang tingkatannya Pandemi menjadi tuntutan pemerintah
untuk mencapai hak kesejahteraan pekerja dan hak kesehatan warga negara. Negara dalam
memberikan perlindungan warga negaranya dari segi kesehatan menerapkan kebijakan
pembatasan untuk mengurangi resiko yakni kebijakan isolasi, karantina dan pembatasan sosial
dalam upaya pencegahan penularan virus. Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor

145