Page 148 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 AGUSTUS 2021

menjaga kesehatan ekonomi, juga memperhatikan kondisi pekerja. Karena imbalan atas bekerja
sendiri merupakan bentuk pemenuhan hak asasi warga negara.
Tak lepas juga permasalahan pekerja yang dipotong gajinya saat pekerja terpapar Covid-19.
Dalam hal ini upaya pemerintah adalah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
Nomor M/3/ H K.04/111/2020 Tahun 2020 Tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan
Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19. Surat edaran
ini memberikan pelindungan bagi pekerja yang menjalankan karantina akibat terpapar virus
Covid-19, melindungi penghasilan yang akan diterima oleh pekerja dan menghimbau untuk
menciptakan tempat kerja yang mendukung untuk meminimalisir resiko penyebaran Covid-19.
Akan tetapi surat edaran ini hanya ditujukan kepada kepala daerah di seluruh provinsi dan tidak
memiliki kekuatan hukum. Maka dari itu, perlu adanya instrumen hukum yang mengikat dan
mengandung sanksi yang dibuat pemerintah daerah untuk mengawasi pelaksanaan surat edaran
ini. Instrumen hukum yang dibuat perlu memuat hal-hal yang melindungi pekerja.

Pelindungan kepada warga negara tergantung pada kesiapan dan kesigapan pemerintah baik
pusat maupun daerah sebagai alat kekuasaan negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia
khususnya mengenai kesejahteraan warga negaranya. Pemerintah harus bertindak secara cepat
atas kondisi yang tidak pasti di masa pandemi ini agar pekerja yang posisi tawarnya lebih lemah
terlindungi. Pemerintah harus ekstra memperhatikan pengusaha yang seringkali memanfaatkan
kesempatan dengan alasan pandemi untuk merugikan pekerja. Perlunya sanksi yang tegas
kepada pengusaha yang melanggar peraturan untuk dikenakan sanksi, terlebih ancaman sanksi
administratif. ***
Penulis adalah mahasiswa konsentrasi Hukum Perburuhan Fakultas Hukum Universitas Sumatera
Utara

147