Page 147 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 AGUSTUS 2021

188.54/28/INST/2021 sebagai payung hukum penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) untuk penanggulangan pandemi Covid-19 pada tahun 2021 di beberapa
daerah di Sumatera Utara memberikan pembatasan bagi kegiatan masyarakat untuk menekan
laju penularan Covid-19. Masa PPKM yang telah dilaksanakan dan hingga 8 Agustus. Kebijakan
pembatasan ini berdampak langsung pada turunnya perekonomian di Sumatera Utara secara
masif. Pertumbuhan ekonomi diprediksi akan melambat dengan seperti turunnya angka
pertumbuhan ekonomi sebelumnya pada triwulan I sebesar -1,85% (yoy). Pergerakan ekonomi
yang melambat akibat pandemi berpengaruh besar dalam dunia kerja khususnya dalam
penyejahteraan masyarakat. Antara hak kesejahteraan maupun hak kesehatan warga negara
sama-sama penting untuk dipenuhi dan tidak bisa dipisahkan.

Pemenuhan Hak Asasi

Ketahanan ekonomi warga menimbulkan persoalan ekonomi dalam segala lapisan masyarakat
termasuk juga perusahaan. Sebanyak 88 persen perusahaan terdampak pandemi sepanjang
2020 dan berimplikasi pada operasional perusahaan yakni menurunnya penjualan. menurunnya
volume produksi sehingga pabrik tidak produktif. Hal ini menyebabkan 25,6 persen perusahaan
melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan 25,6 persen perusahaan merumahkan
pekerjanya. Persoalan yang timbul seperti pemotongan gaji pekerja hingga PHK justru
menggerus HAM warga negara yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945dimana
setiap orang berhak untuk bekerja, berhak mendapatkan imbalan, dan perlakuan yang adil dan
layak dalam bekerja.

Sekitar 2,56 j uta orang terdampak PHK akibat pandemi pada 2020 dan Menteri Ketenagakerjaan
menyebutkan angka tersebut masih kecil jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja di
Indonesia. Hal ini perlu diperhatikan karena 2,56 juta orang merupakan warga negara yang
harus dilindungi hak asasinya. Apakah menteri yang mana representasi pemerintah sebagai alat
kekuasaan negara dapat lalai dalam pemenuhan hak asasi warga negaranya? Baiklah pemerintah
saat melakukan kebijakan yang memberikan dampak pada kesejahteraan warga negara, harus
memberikan jaminan bagi warganya tanpa terkecuali dan tanpa absen satupun dalam
pemenuhan hak asasi warga negaranya.

Sudah kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kesehatan dan ekonomi
khususnya pekerjaan warga negaranya melalui harmonisasi kebijakan kesehatan dan kebijakan
ekonomi dalam upaya pemenuhan HAM. Saat krisis Pandemi Covid-19, negara melalui
pemerintah dalam membuat kebijakan haruslah menyelesaikan permasalahan yang sifatnya
proporsional sehingga tindakan tersebut tidak melebih batas kewajaran untuk perlindungan
warga negaranya. Bentuk perlindungan yang dilakukan pemerintah selama pandemi sebagian
bukan merupakan pemenuhan hak-hak ekonomi secara langsung menyasar warga negara,
namun dengan perantaraan berbagai kebijakan yang berdampak pada warga negara.

Problematika Dunia Kerja

Salah satu isu yang dihadapi pekerja adalah pemotongan gaji akibat pandemi. Pandemi
merupakan saat yang sulit bagi perusahaan khususnya di sektor pariwisata dan penerbangan.
Perusahaan menerapkan Unpaid Leave atau cuti di luar tanggungan kepada pekerja disaat
meruginya perusahaan dan pekerja terpaksa menyepakati hal tersebut dari pada terkena
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dikarenakan saat pandemi perusahaan sangat jarang
menerima pekerja untuk dipekerjakan. Kondisi ini memaksa pekerja mendapat pemotongan gaji
terutama kondisi saat pekerja terpapar virus yang menyebabkan pekerja tidak dapat melakukan
pekerjaannya. PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sendiri tidak mengenai
pemotongan gaji akibat adanya Pandemi Covid-19. Pandemi dipandang beberapa perusahaan
merupakan sebuah keadaan kahar/ foree majeure sehingga menjadi alasan dalam pemotongan
gaji dan PHK. Lantas, bagaimana pelindungan kepada pekerja di masa sulit seperti ini?
Pemerintah perlu merespon cepat dengan mengeluarkan kebijakan yang fokusnya selain
146