Page 70 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 AGUSTUS 2021

Manang menjelaskan, penetapan tersangka itu dilakukan setelah memeriksa sejumlah saksi dan
mengumpulkan barang bukti. Beberapa barang bukti yang didapat antara lain, potongan pipa
paralon, potongan pipa spiral, potongan besi yang terlepas dari las-lasan, kantong plastik pasir,
dan lima kawat las.

“CB tidak memiliki rencana anggaran biaya, konsultasi kontruksi serta gambar konstruksi
bangunan untuk mengetahui jenis bahan bangunan yang digunakan, volume dan kualitas batas
maksimum. Itu yang menjadi penyebab kecelakaan,” kata Manang.

Tersangka CB dijerat Pasal 359 KUH Pidana dan Pasal 360 KUH Pidana tentang kelalaian yang
menyebabkan kematian orang lain. Ia diancam penjara paling lama lima tahun.
Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalteng Komisaris Besar Kismanto Eko
Saputro menjelaskan, dari hasil olah TKP yang dilakukan aparat, kontruksi bangunan corong
penampung pasir yang terbuat dari besi yang pada bagian kaki tiang tidak dibuatkan pondasi
khusus, hanya diletakkan begitu saja di atas semen cor tanpa melekat atau tertanam.
Antara kaki besi dan semen cor itu terdapat plat besi dengan tebal 1,2 sentimeter dengan
panjang 60 sentimeter, namun plat besi itu tidak dilengkapi baut.

CB tidak memiliki rencana anggaran biaya, konsultasi kontruksi serta gambar konstruksi
bangunan (AKBP Manang Soebeti)

Kemudian, lanjut Eko, semua kerangka besi yang menghubungkan antara tiang pondasi yang
satu dengan yang lainnya tidak menggunakan baut sama sekali hanya ditempel dengan cara
dilas. “Lebar besi corong yang roboh itu lima meter dengan kedalaman corong itu lima meter
lebih, dan di dalamnya masih terdapat sisa pasir jadi bisa dibayangkan beratnya,” katanya.
(Kompas, Kamis 15 Juli 2021).

Visa bermasalah

Aparat kepolisian juga menemukan beberapa fakta baru, yakni soal keimigrasian. Dari
pemeriksaan dokumen, setidaknya terdapat 12 TKA yang bekerja di lokasi itu hanya memiliki
visa kunjungan bukan visa bekerja. "Mereka menggunakan paspor atau visa tinggal kunjungan,"
ujarnya.

Para TKA, lanjut Manang, membangun dan merakit mesin pengelolaan, serta pemurnian pasir
silica atas permintaan PT. MPP, tanpa dilengkapi rencana penggunaan TKA.
Hal itu melanggar Pasal 190 ayat 1 Jo Pasal 42 ayat 1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja. Menurut Manang, dalam UU tersebut pemerintah pusat atau pemerintah
daerah sesuai kewenangannya mengenakan sanksi administrasi atas pelanggaran setiap pemberi
kerja yang memperkerjakan TKA.
Perusahaan wajib memiliki rencana penggunaan TKA yang disahkan oleh pemerintah pusat
melalui Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan
Kerja, atau Pengawas Ketenagakerjaan. Hal ini secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah
RI Nomor 34 Tahun 2021. “Ini akan kami koordinasikan dengan bagian imigrasi di Kalteng,
sehingga nanti sanksinya juga bisa diberikan,” kata Manang.

69