Page 66 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 AGUSTUS 2021

Koordinator Advokasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Watch Timboel Siregar
mencontohkan, Gubernur Sumatera Utara menetapkan Kota Medan dan Sibolga sebagai daerah
yang masuk PPKM level 4.

Selain itu terdapat juga 22 daerah yang masuk PPKM Level 3, yaitu Asahan, Dairi, Deli Serdang,
Humbang Hasundutan, Karo, Binjai, Gunungsitoli, Pematangsiantar, Sibolga, Tebingtinggi,
Labuhanbatu, Nias, Nias Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli
Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir.

Namun, dalam lampiran Permenaker Nomor 16/2021, wilayah yang mendapatkan BSU di Propinsi
Sumatera Utara hanya Kota Medan dan Sibolga. Sementara itu untuk 22 daerah lainnya yang
ditetapkan dalam PPKM Level 3 tidak masuk sebagai wilayah penerima BSU.

Timboel menyayangkan keputusan hal tersebut. Padahal daerah-daerah PPKM level 3 tersebut
ada yang menjadi daerah basis industri dengan banyak pekerja. Akibatnya, akan banyak pekerja
di level 3 yang terdiskriminasi mendapatkan BSU.
Ia menilai, Permenaker ini tidak konsisten, dengan isinya dan tidak mengacu pada amanat
Inmendagri No. 24 Tahun 2021.

“Saya menilai Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 dalam lampirannya tidak sesuai dengan kondisi
riil penetapan level 3 dan 4 di masing-masing daerah, untuk menetapkan daerah penerima BSU,"
kata Timboel dalam rilis, Selasa (3/8).

Tidak hanya Sumatera Utara, ini juga terjadi di daerah lain seperti daerah yang masuk level 3 di
Nusa Tenggara Barat tidak masuk dalam Lampiran sebagai daerah penerima BSU.

"Demikian juga Kota Bitung yang masuk level 4 di Sulawesi Utara pun tidak masuk sebagai
daerah penerima BSU,” ujar Timboel.

65