Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 AGUSTUS 2021

BIKIN KECEWA, MASSA BURUH SEGEL KANTOR DISNAKER TUBAN

Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Tuban
menggelar demo di kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan
Tenaga Kerja (Naker) Kabupaten Tuban, Selasa (3/8/2021).

Massa merasa kecewa dengan kinerja dinas yang dinilai tidak profesional dalam memberikan
pelayanan. Mereka melampiaskan dengan menyegel kantor Dinas Naker yang berada di jalan Dr
Wahidin Sudirohusodo.

"Kenapa kantor disegel, karena sesuai fungsinya saya kira kurang maksimal. Lebih baik tidak ada
kantor dinas dari pada pelayanan seperti ini," ungkap Duraji Ketua FSPMI Cabang Tuban.

Selain itu, ia meminta pihak dinas harus memberikan klarifikasi atas kesalahan dalam penerbitan
bukti pencatatan serikat pekerja. Sebab, sudah dua kali dinas salah menerbitkan surat dan
seolah-olah hal tersebut disengaja.

"Saya minta dinas lebih berhati-hati dalam membuat surat. Sudah dua kali membuat kesalahan
surat, dan seolah-olah ini di sengaja karena kesalahannya sama," jelas Duraji.

Massa juga menagih komitmen dinas tenaga kerja untuk memberikan pelayanan sesuai standar
meskipun menerapkan kebijakan bekerja dari rumah. Karena selama ini para buruh menilai
situasi WFH ini dimanfaatkan dinas, dan sulit untuk diajak komunikasi.

"WFH bekerja dari rumah, tetapi saat kita komunikasi lewat telepon atau WhatsApp tidak
direspons atau dibalas," keluh Duraji melihat buruknya kinerja Dinas Tenaga Kerja Tuban.

Duraji meminta Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengevaluasi kinerja dinas, khususnya
bidang ketenagakerjaan yang tidak kompeten. Dengan harapan dinas lebih giat dalam
memberikan pelayanan buat masyarakat.

"Kalau masalah ini dibiarkan terus menerus, kita akan mengadu ke Gubernur dan Kemnaker.
Saya akan pergi ke sana," ultimatum Duraji.

Isoman

Menanggapi hal itu, Endah Nurul Komariyati Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) dan Tenaga Kerja (Naker) Tuban menyampaikan sejumlah hal. Pertama,
sesuai pasal 3 ayat 4 Kemnaker nomor 16 tahun 2001 tentang pencatatan Serikat
Pekerjaan/Serikat Buruh (SP/SB) sebenarnya waktunya 21 hari kerja atau sekitar 1 bulan itu pun
kalau persyaratan lengkap.

"Jadi surat mereka tanggal 23 Juni dan sudah kita terbitkan bukti pencatatan 7 Juli, itu jauh dari
kata terlambat," ungkap Endah Nurul Komariyati.

Bahkan dinas pun menepis terkait sulitnya diajak komunikasi oleh para serikat pekerja. Sebab,
selama ini Kasi Kelembagaan dinas setempat masih dalam kondisi sakit dan masih menjalani
isolasi mandiri terkait Covid-19.

"Tentang Pak Kasi yang dihubungi tidak diangkat, beliau memang sedang sakit dan isolasi karena
terkonfirmasi positif Covid-19," terang mantan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban.

Endah menambah jika masyarakat merasa tidak puas dengan pelayanan maka sudah ada
mekanisme dalam pengaduannya. Diantaranya, pengaduan bisa langsung lewat telepon atau
menggunakan aplikasi aduan.

60