Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 AGUSTUS 2021
P. 86
"Hal ini bertujuan memastikan bahwa orang asing tersebut saat berada di wilayah Indonesia
dapat memberi manfaat," kata Bahtiar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta,
Selasa.
Meskipun aktivitas orang asing di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi dan ketentuan,
katanya, masih terdapat berbagai permasalahan seperti pelanggaran, penyalahgunaan izin,
konflik, hingga pemberitaan media asing yang dapat menimbulkan tendensi negatif secara
politik.
"Pada masa pandemi COVID-19, kita monitor bersama bahwa isu tenaga kerja asing ilegal
maupun legal cukup menimbulkan pro dan kontra, bahkan hoaks di masyarakat," ujar Bahtiar
pada seminar dalam jaringan (daring) dengan tema "Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing
dan Lembaga Asing pada Masa Pandemi COVID-19" yang digelar Ditjen Pol dan PUM, Selasa.
Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, lanjut Bahtiar, perlu dilakukan antisipasi melalui
langkah pencegahan dini, deteksi dini, dan lapor dini. Selain itu, diperlukan koordinasi dan sinergi
antarpemangku kepentingan dalam melakukan pengawasan dan pemantauan orang asing dan
lembaga asing di daerah.
"Artinya, pengawasan harus dapat dilakukan tidak hanya oleh satu institusi, tetapi secara
bersama-sama, sinergis, dan kolaboratif. Bahkan, harus ada pelibatan masyarakat," tutur
Bahtiar.
Bahtiar menekankan keterlibatan pemerintah daerah sangat diperlukan karena kepala daerah
wajib menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya. Itu termasuk dalam hal
mengawasi dampak yang ditimbulkan dari keberadaan dan aktivitas orang asing dan lembaga
asing.
Dia menyebutkan beberapa pedoman hukum yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam
melakukan pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing (TKA), di antaranya Peraturan
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan
Orang Asing dan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah serta Permendagri Nomor 50 Tahun 2010
tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah.
Seminar daring tersebut dihadiri tiga narasumber, yakni Direktur Pengawasan dan Penindakan
Keimigrasian Pria Wibawa, Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Ditjen
Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan Haryanto, dan Direktur Kewaspadaan Nasional
Kemendagri Budi Antoro. (*).
85
