Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 AGUSTUS 2021

4 ALASAN PERITEL TOLAK PPKM DIPERPANJANG SAMPAI 9 AGUSTUS

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3-4 yang diperpanjang sampai 9
Agustus 2021 ditolak oleh pengusaha ritel. Apa alasan selengkapnya?

1. Minta PPKM Dipersingkat

Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Belanja (HIPPINDO) meminta pemerintah mengkaji ulang
dan merevisi kebijakan tersebut sehingga bisa diakhiri sebelum 9 Agustus.

"Kalau bisa usul, kami mengusulkan agar direvisi lah keputusan ini diperpendek. Jadi kan
sekarang dari tanggal 3 mungkin nggak perlu sampai tanggal 9, mungkin sampai tanggal 6 atau
gimana sambil melihat penurunan (kasus COVID-19) ini," kata Ketua Dewan Penasihat Hippindo
Handaka Santosa kepada detikcom, Selasa (3/8/2021).

2. 90% Pekerja Ritel Sudah Vaksinasi

Dia menjelaskan bahwa pelaku ritel di dalam mal atau pusat perbelanjaan sudah menerapkan
protokol kesehatan yang ketat selama ini. Dia juga menerangkan bahwa 90% lebih pekerja ritel
sudah divaksinasi.

"Kalau sudah menerapkan protokol kesehatan secara ketat ya mestinya kan sudah bisa diterima
dong. Kan yang diminta ketat," sebutnya.
3. PPKM Diperpanjang Ancam Pekerja

Jika PPKM berkepanjangan, di mana bisnis ritel tidak dapat beroperasi, Handaka khawatir dengan
nasib pekerja ritel. Saat ini saja para pekerja sudah dirumahkan.

"Kalau lebih lama lagi ya tentunya akan lebih buruk situasinya. Makanya saya usulkan pemerintah
segera mengkoreksi keputusannya dan memperpendek apa yang diterapkan, dengan pemikiran
tadi bahwa sudah di atas 90% (pekerja ritel divaksinasi), terus apa lagi yang dikhawatirkan?
malah yang belum melakukan dengan ketat protokol kesehatan malah sudah dibuka,"
tambahnya.

4. Peritel Bisa Bangkrut
Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan
diperpanjangnya PPKM ini bisa mengancam eksistensi para penyewa toko di mal. Bahkan mereka
bisa tutup permanen alias bangkrut.

"Penutupan usaha yang terus berkepanjangan akan mengakibatkan kembali banyak pemutusan
hubungan kerja (PHK) dan memulai terjadinya penutupan usaha para penyewa secara
permanen," paparnya.

87