Page 112 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 112

Judul               Galau UMP DKI, 76 Orangnya Anies Digaji Rakyat Apa Kerjanya?
                Nama Media          gesuri.id
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.gesuri.id/pemerintahan/galau-ump-dki-76-orangnya-
                                    anies-digaji-rakyat-apa-kerjanya-b2cE4Z5eP
                Jurnalis            Elva Nurrul Prastiwi
                Tanggal             2021-12-21 22:30:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              neutral - Gembong Warsono (Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta) Bicara masalah
              kebijakannya  berubah-ubah  soal  kenaikan  UMP,  itu  menandakan  bahwa  kenaikan  tidak
              melakukan kajian

              negative - Gembong Warsono (Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta) Padahal dia
              punya tim yang luar biasa banyak. Ada 76 orang yang digaji rakyat Jakarta, loh. TGUPP opo
              kerjanya? Kenapa tidak melakukan kajian soal kenaikan UMP?


              Ringkasan

              Ketua  Fraksi  PDI  Perjuangan  DPRD  DKI  Jakarta  Gembong  Warsono  mengatakan  tindakan
              Gubernur Anies Baswedan yang merevisi nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 menunjukkan
              Anies  tidak  melakukan  kajian  terlebih  dahulu.  Gembong  mengatakan,  seharusnya  dalam
              membuat  keputusan,  pimpinan  daerah  sudah  melakukan  kajian  yang  komprehensif.  Jika
              mengubahnya kembali, berarti ada pembahasan yang belum lengkap.



              GALAU UMP DKI, 76 ORANGNYA ANIES DIGAJI RAKYAT APA KERJANYA?

              Ketua  Fraksi  PDI  Perjuangan  DPRD  DKI  Jakarta  Gembong  Warsono  mengatakan  tindakan
              Gubernur Anies Baswedan yang merevisi nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 menunjukkan
              Anies tidak melakukan kajian terlebih dahulu.

              Gembong  mengatakan,  seharusnya  dalam  membuat  keputusan,  pimpinan  daerah  sudah
              melakukan kajian yang komprehensif. Jika mengubahnya kembali, berarti ada pembahasan yang
              belum lengkap.

              "Bicara  masalah  kebijakannya  berubah-ubah  soal  kenaikan  UMP,  itu  menandakan  bahwa
              kenaikan tidak melakukan kajian," ujar Gembong dalam acara laporan akhir tahun Fraksi PDI
              Perjuangan di Blok M, Jakarta Selatan, Selasa (21/12).
                                                           111
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117