Page 198 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 198
"Pada prinsipnya, kami akan mengkoordinasikan hal-hal yang bertentang dengan kebijakan
dengan Kemendagri," kata Kepala Biro Humas Kemenaker Chairul Fadhly Harahap ketika ditanya
sanksi untuk Anies, Senin (20/12/2021).
Melansir Republika -jaringan Ayojakarta.com, Selasa (21/12), sanksi terhadap Anies, akan
diberikan Kemendagri.
Sebab, semua hal yang menyangkut pemerintah daerah berada di bawah kewenangan
Kemendagri.
Adapun bentuk sanksinya sudah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa gubernur yang tak menjalankan program strategis
nasional dapat dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan
pemberhentian permanen.
Menurut Chairul, penetapan UMP 2022 memang merupakan program strategis nasional. Dalam
prosesnya, penetapan UMP 2022 harus mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
tahun 2021 tentang Pengupahan.
Ia menjelaskan, Anies telah melanggar PP tersebut dalam menetapkan UMP DKI 2022. Untuk
diketahui, jika mengacu pada formula dalam PP 36, UMP DKI hanya naik 0,85 persen, bukan 5,1
persen.
"Dalam pelaksanaanya dia ( Anies ) mungkin tidak sesuai dengan PP 36," kata Chairul.
Seperti diberitakan sebelumnya, Anies memutuskan untuk mengubah besaran kenaikan UMP
2022 sebesar 5,1 persen atau Rp225.667 pada Sabtu (18/12) lalu. Sehingga besaran UMP 2022
menjadi Rp4.641.854.
Keputusan Anies mengubah besaran kenaikan UMP 2022 ini disambut dengan gegap gempita
oleh kalangan buruh. Sedangkan kalangan pengusaha meradang.
197
