Page 196 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 196

PENGUSAHA CURIGA ADA MOTIF PILPRES DI BALIK KEPUTUSAN ANIES NAIKKAN
              UMP DKI 2022
              Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi aturan upah minimum provinsi (UMP)
              Ibu  Kota  tahun  2022  dituding  memiliki  motif  politik  terkait  Pilpres  2024.  Kecuirgaan  itu
              diungkapkan  para  pengusaha  yang  tergabung  dalam  Kamar  Dagang  dan  Industri  (Kadin)
              Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

              "Oh jelas," ungkap Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Adi Mahfudz
              Wuhadji saat konferensi pers virtual merespons revisi UMP DKI Jakarta, Senin (20/12).

              Adi menilai motif politik itu terlihat dari Anies yang sebelumnya juga sempat meminta Menteri
              Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mengubah formula penetapan UMP 2022 yang tertuang
              dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

              Ia  mengatakan,  seharusnya  Anies  memahami  bahwa  menteri  tidak  bisa  mengubah  aturan
              tersebut. Pasalnya, PP 36/2021 diteken oleh Presiden Joko WIdodo (Jokowi).

              "Belum lama ini kan Pak Anies minta mengubah formula, terus ditujukan ke Kemnaker, tapi apa
              korelasinya?  Kalau  mau  minta  perubahan  itu  karena  PP  ditandatangani  Presiden,  bukan
              Kemnaker, seharusnya langsung saja ke Pak Presiden," terangnya.

              Lebih lanjut, Adi menyebut Anies tidak melakukan tindak lanjut ke Jokowi. Mantan Mendikbud
              itu malah tiba-tiba merevisi UMP DKI 2022 yang sebelumnya sudah ia tetapkan sesuai formula
              PP 36/2021.

              Menurutnya,  perubahan  sikap  Anies  itu  tak  lepas  dari  tekanan  salah  satu  serikat  pekerja  di
              Indonesia. Padahal, kata Adi, penetapan besaran UMP DKI 2022 tak mungkin tanpa melibatkan
              perwakilaan serikat pekerja.
              "Lagipula mana mungkin juga hanya satu serikat pekerja bisa mengimbau seluruh Indonesia jika
              tidak menerapkan seperti apa yang disampaikan Pak Anies akan dikeroyok demo besar-besaran?
              Saya  garansi  juga  apa  yang  disampaikan  oleh  satu  SP  itu  tidak  mewakili  dunia  pekerja
              keseluruhan," jelasnya yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional
              (Depenas).






























                                                           195
   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201