Page 215 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 215
"Saya kemarin itu telepon Dinas Tenaga Kerja, malah akan ada revisi lagi. Jadi tidak ada
kepastian hukum," ujar Pandapotan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Desember
2021.
Ia mengatakan sikap Anies yang mengubah Pergub UMP DKI sesuka hati berisiko menimbulkan
kegaduhan di masyarakat, khususnya antara buruh dengan pengusaha. Menurut Pandapotan hal
ini dapat menimbulkan gesekan yang tidak diinginkan.
"Oke, mungkin pengusaha mampu dan mapan bisa mengikuti revisinya. Tapi bagaimana dengan
pengusaha yang tidak mampu? Kan dasar Pergub ini kan buat semua tenaga kerja," ujar
Pandapotan.
Pada Sabtu, 18 Desember 2021 Anies mengumumkan revisi kenaikan UMP DKI 2022 dari semula
hanya Rp37.749 (0,85 persen) menjadi Rp225.667 (5,11 persen). Dengan begitu, UMP DKI 2022
ditetapkan senilai Rp4.641.854.
Sebelumnya, UMP DKI 2022 hanya naik Rp37.000, yakni dari Rp4.416.186,548 menjadi
Rp4.453.935,536. Penetapan ini mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan.
Namun, kalangan buruh memprotes penetapan UMP DKI 2022 dan meminta Anies mencabut
keputusannya. Anies lantas melayangkan surat nomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan
Kembali Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Surat ini ditujukan untuk
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
214
