Page 211 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 211
APINDO DKI BANTAH SEPAKATI UMP JAKARTA NAIK 5 PERSEN: KAPAN DISKUSI
DAN KOMPROMINYA?
Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) DKI Jakarta membantah adanya diskusi yang dilakukan
antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihaknya terkait revisi kenaikan upah minimum
provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 menjadi 5,1 persen.
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta Nurjaman mengatakan,
pihaknya tidak pernah diajak berdiskusi terkait hal tersebut.
"Kalau sekarang dikatakan kami sudah bersepakat, kapan bersepakatnya? Kapan kita diskusi dan
kompromi? Kapan kami bertemu Pak Gubernur dan Pak Wagub? Kami tidak pernah bertemu
untuk membahas ini," kata Nurjaman saat dihubungi, Selasa (21/12/2021).
Terkait UMP, Nurjaman menyebutkan, pihaknya hanya pernah berdiskusi dengan Pemprov DKI
yang kemudian menghasilkan UMP Jakarta naik 0,8 persen.
"Betul kami sepakat UMP 2022 sebagaimana telah diatur dalam pergub yang mengikuti aturan
berlaku yakni PP 36 Tahun 2021. Itu merupakan hasil rekomendasi Dewan Pengupahan DKI
Jakarta sejak 15 November 2021," jelas Nurjaman.
Lebih jauh ia memastikan, pihaknya tidak merasa diikutsertakan dalam diskusi terkait kenaikan
UMP 5,1 persen tersebut.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, para pengusaha sudah
menyanggupi kenaikan UMP sebesar 5 persen.
Kesanggupan itulah yang menjadi salah satu dasar Pemprov DKI Jakarta merevisi UMP dari 0,8
persen menjadi 5,1 persen.
"Waktu rapat sebelumnya, sebetulnya pengusaha tidak keberatan naik sampai angka 5 persen,
makanya akhirnya Pemprov memutuskan ada kenaikan sampai 5,1 persen," ujar Riza dalam
rekaman suara, Senin (20/12/2021) malam.
Riza mengatakan, keputusan menaikkan UMP 5,1 persen diambil Pemprov DKI Jakarta agar
menjadi solusi terbaik bagi semua pihak.
Pihak buruh menerima, para pengusaha juga tidak berkeberatan.
"Jadi para pengusaha harapannya dapat memahami, mengerti, dan juga pihak buruh, pihak
pemerintah, dan tentu juga masyarakat, jadi ini adalah yang kami rasa ini memberi rasa keadilan
bagi semua," kata dia.
Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, penentuan kenaikan UMP pun sudah dihitung secara
cermat.
Kenaikan sebesar 0,8 persen dinilai sama sekali tidak bijak karena di bawah pertumbuhan inflasi
dan pertumbuhan ekonomi.
210
