Page 209 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 209
"Kita bisa duduk, diskusi, dialog, pengusaha kan ingin juga usahanya maju dan sukses," kata
Riza saat ditemui di Balai Kota DKI, Selasa (21/12).
Dia menambahkan, keadilan perlu diutamakan demi kepentingan semua pihak. Termasuk, kata
dia, juga mementingkan kesejahteraan buruh. "Buruh tidak bisa tanpa pengusaha, semua ini
harus bersinergi, bekerjasama, begitu juga pemerintah butuh kerjasama semua pihak," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi B Sukamdani,
mengaku akan melaporkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, jika revisi UMP DKI
2022 tidak dibatalkan. Saat ini, pihaknya sedang menunggu Peraturan Gubernur yang telah
direvisi sebelum melaporkan Anies ke PTUN.
"Mengenai itu kami menunggu pergub nya, kami akan mengadukan (Anies) tapi jika tidak ada
dasarnya (Pergub revisi) ya untuk apa," kata Heriyadi di Jakarta, Senin (20/12).
Jika pergub telah ada, kata dia, pihaknya akan melanjutkan laporan ke PTUN. Ditanya apakah
ajakan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, untuk mengutamakan musyawarah soal
pelaporan itu, Heriyadi menampiknya.
Sebab, langkah Pemprov DKI yang mengambil keputusan merevisi UMP sepihak, dinilai dia juga
tidak berdasarkan musyawarah. "Sebelutulnya tidak ada diskusi lagi, orang sudah diputus pada
21 November lalu. Dan pada PP Nomor 36 itu tidak ada perubahan, kalau sudah diputuskan ya
sudah," jelas dia.
208
