Page 204 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 204
Ringkasan
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (
UMP ) 2022 naik 0,78 persen sudah sesuai dengan peraturan pemerintah. Penetapan upah
minimum itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 Pasal 26 dan angka
dari Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai surat Menteri Ketenagakerjaan.
GANJAR TAK AKAN UBAH KEPUTUSAN SOAL UMP, PENGUSAHA DAN BURUH
DIMINTA DUDUK BERSAMA
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (
UMP ) 2022 naik 0,78 persen sudah sesuai dengan peraturan pemerintah.
Penetapan upah minimum itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021
Pasal 26 dan angka dari Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai surat Menteri Ketenagakerjaan.
Karena itu, Ganjar menegaskan formula perhitungan upah sudah baku dan tidak bisa diubah
secara tiba-tiba.
Dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) tertanggal 20 November 2021 ini maka UMP Jateng
tahun 2022 resmi naik 0,78 persen atau sebesar Rp 1.812.935 dari tahun sebelumnya yakni Rp
1.798.979,12.
"Saya itu disumpah harus melaksanakan peraturan perundang-undangan. PP itu salah satu
peraturan perundang-undangan. Bunyi ketentuan di PP itu fix kita tidak punya ruang untuk
melakukan improvisasi. Apakah menurunkan atau menaikan karena rumusnya fix. Kalau saya
mengubah maka berarti saya melanggar peraturan dong," kata Ganjar di kantornya, Selasa
(21/12/2021).
Ganjar mengaku sudah berkomunikasi dengan Kementrian Ketenagakerjaan sebelum
menetapkan UMP Jateng tahun 2022.
Penetapan ini menyertakan aturan wajib bagi perusahaan agar menyusun Struktur dan Skala
Upah (Susu) bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun.
Pengumuman UMP tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.561/37 tentang
Penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.
"Maka kemudian ini bukan soal cerita berani atau cerita bisa mengubah atau tidak mengubah.
Kenapa kemudian saya lakukan dorongan untuk membuat SUSU (skala struktur upah) karena ini
peluang lebih gede. Kalau kita mendorong politik makronya agar daya beli masyarakat tinggi
itulah pertemuan sebelum UMP saya tetapkan dengan pengusaha," jelas Ganjar.
Menurutnya, pada masa pandemi Covid-19 banyak perusahaan yang terdampak, bahkan banyak
yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Jika seandainya memang UMP bisa dinaikkan tapi perusahaan tidak sanggup membayar, maka
akan jadi masalah.
"Halo halo, pengusaha mana yang masih berada pada posisi untung bagus, mana yang sudah
megap-megap dan mana yang sudah kolaps, kan banyak juga yang di-PHK. Kalau kita naikkan
mereka yang bayar siapa?" jelas Ganjar.
203
