Page 207 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 207

"Tapi bagaimana dengan pengusaha yang tidak mampu? Kan dasar Pergub ini kan buat semua
              tenaga kerja," tandas Pandapotan.
              Seperti diketahui sebelumnya, Anies Baswedan memutuskan menaikan UMP yang semula 0,85
              persen menjadi 5,1 persen atau Rp225.667 setelah menyurati Kementerian Ketenagakerjaan
              (Kemenaker).

              Sementara itu, masih di acara yang sama, Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI mencatat setidaknya
              ada sebanyak 6 program yang tidak dijalankan dengan baik oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies
              Baswedan selama kepimpinannya 4 tahun belakangan hingga akhir tahun ini.

              “Sebut saja normalisasi sungai, Rumah DP Nol, dan Oke-Oce. Tiga hal itu realisasinya tahun ini
              tetap jalan di tempat,” Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono.

              Menurut Gembong, hingga akhir tahun 2021, Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan normalisasi
              atau  pun  naturalisasi  sungai  sama  sekali,  padahal  program  ini  berdampak  besar  terhadap
              penanggulangan banjir Ibukota.

              Justru  program  sumur  resapan  yang  menelan  angaran  hingga  411  M  pada  tahun  2021,
              pembangunannya tidak memperhatikan aspek teknis sehingga menghancurkan fasilitas umum
              di lokasi tersebut.

              "Jadi selama 4 tahun kita hanya bergumul, hanya berdebat soal istilah. Mau normalisasi atau
              naturalisasi. Tapi apapun dua-duanya tidak ada yang dieksekusi," terangnya.
              Sementara itu, terkait Rumah DP 0, hingga tahun 2021 ini yang terealisasi hanya sebanyak 967
              unit saja atau hanya sebesar 0,3 persen dari total target di Rancangan Pembangunan Jangka
              Menengah Daerah (RPJMD).

              Sedangkan untuk program Oke-Oce yang diklaim Anies berhasil dicetak sebanyak 281.812 UMKM
              tersebut adalah mereka yang sekedar mendaftar di website Jakpreuner. Dari total jumlah itu,
              baru sekitar 6.000 UMKM yang berhasil mendapatkan akses permodalan.

              Kemudian, Fraksi PDI Perjuangan juga menyebutkan masih banyak program-program prioritas
              lainnya  yang  tidak  dijalankan,  yakni  seperti  Pembangunan  LRT,  Rehabilitasi  Total  bangunan
              Sekolah, dan pemaksaan penyelenggaraan Formula E.

              “Kami rasa, tahun 2021 ini Bapak Gubernur kehilangan fokus untuk mengejar pekerjaan rumah
              yang sudah kami sampaikan di tahun lalu, dan memilih untuk fokus terhadap hal-hal yang tidak
              substansial seperti Formula E,” tandas Gembong.
























                                                           206
   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212