Page 206 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 206
Judul PDIP kembali Kritik Anies, Mulai dari UMP hingga 6 Program Tak
Dijalankan
Nama Media indozone.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.indozone.id/news/x0sndQz/pdip-kembali-kritik-anies-
mulai-dari-ump-hingga-6-program-tak-dijalankan
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-21 18:08:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Pandapotan Sinaga mengungkapkan akan
ada revisi ketiga nilai Upah Minimum Provinsi ( UMP ) 2022 yang belum lama ini telah direvisi
oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Kabar tersebut pun diungkapkan Pandapotan
setelah dirinya menghubungi Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi
(Disnaker) DKI Jakarta, Andri Yansyah.
PDIP KEMBALI KRITIK ANIES, MULAI DARI UMP HINGGA 6 PROGRAM TAK
DIJALANKAN
INDOZONE.ID - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Pandapotan Sinaga
mengungkapkan akan ada revisi ketiga nilai Upah Minimum Provinsi ( UMP ) 2022 yang belum
lama ini telah direvisi oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Kabar tersebut pun diungkapkan Pandapotan setelah dirinya menghubungi Kepala Dinas
Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi (Disnaker) DKI Jakarta, Andri Yansyah.
"Saya kemarin itu telepon Dinas Tenaga Kerja, malah akan ada revisi lagi," ucapnya dalam acara
laporan akhir tahun fraksi PDI-Perjuangan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Selasa
(21/12/2021).
Dikarenakan munculnya ketidakjelasan terkait nilai UMP itu, ia menilai, Anies hanya membuat
gaduh masyarakat. Pasalnya, sejak diumumkannya besaran UMP yang baik 5,1 persen itu muncul
perdebatan antara pengusaha dan buruh "Jadi tidak ada kepastian hukum. Jadi saya pikir Anies
ini mau menciptakan kegaduhan terhadap rakyatnya. Kenapa begitu, karena itu akan
menciptakan suasana tidak kondusif antara pengusaha dengan buruh," terangnya.
Menurut Pandapotan, terdapat pengusaha yang mampu untuk mengikuti aturan kenaikan UMP
sebanyak 5,1 persen itu. Kendati demikian, ada pula pengusaha yang menolak angka kenaikan
tersebut.
205
