Page 219 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 219
Ringkasan
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyoroti revisi upah minimum
provinsi (UMP) DKI Jakarta dari 0,85 persen (Rp 38 ribu) menjadi 5,1 persen (Rp 225 ribu).
Menurut Gembong, jika melakukan revisi, seharusnya Pemerintah Provinsi DKI memiliki dasar
yang kuat, alih-alih dari perubahan sepihak.
PDIP SEBUT ANIES CIPTAKAN KEGADUHAN KARENA NAIKAN UMP DKI
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyoroti revisi upah minimum
provinsi (UMP) DKI Jakarta dari 0,85 persen (Rp 38 ribu) menjadi 5,1 persen (Rp 225 ribu).
Menurut Gembong, jika melakukan revisi, seharusnya Pemerintah Provinsi DKI memiliki dasar
yang kuat, alih-alih dari perubahan sepihak.
"Saya kemarin itu telepon Dinas Tenaga Kerja (DKI), malah akan ada revisi lagi. Jadi tidak ada
kepastian hukum. Jadi saya pikir Anies ini mau menciptakan kegaduhan terhadap rakyatnya,"
kata Gembong, Selasa (21/12).
Dia menambahkan, langkah yang dilakukan Anies berpotensi menciptakan suasana tidak
kondusif antara pengusaha dengan buruh. Meskipun, kata dia, hal itu tetap didukung para
pengusaha yang bisa mengikuti revisi dari perubahan UMP 2022.
"Tapi bagaimana dengan pengusaha yang tidak mampu? Kan dasar Pergub ini kan buat semua
tenaga kerja," tutur dia.
Dengan dasar itu, lanjut Gembong, Anies telah menciptakaan kegaduhan. Dikatakannya, hal itu
diimplementasikan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dengan langsung ke PTUN untuk
menggugat revisinya. "Jadi kepercayaan buruh ke pengusaha tidak kondusif lagi. Jadi nanti kami
Komisi B bakal panggil lagi untuk tanya dasar revisinya," kata dia.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mengatakan, kenaikan UMP DKI Jakarta sesuai
arahan Kemenaker sebelumnya yang hanya 0,85 persen, tidak bisa diberlakukan di Jakarta.
Terlebih, ketika kenaikan sebesar Rp 38 ribu itu diklaim Anies tidak adil.
"Maka itu, kami merasa formula yang diberikan kepada kami, khususnya di Jakarta, tidak
memberikan rasa keadilan," kata Anies saat ditemui di Masjid Sunda Kelapa, Ahad (19/12).
Anies memerinci, kenaikan UMP sebesar 0,85 persen tidak masuk akal jika melihat inflasi di
Jakarta yang ada di angka 1,1 persen. Menurut dia, UMP sudah seharusnya berada di atas angka
inflasi. "Di mana-mana kalau kenaikan UMP ada di atas inflasi," jelas dia.
Anies tidak setuju dengan tudingan adanya para pengusaha yang tidak menerima keputusan itu.
Menurut Anies, para pengusaha merupakan pihak yang justru bisa merasakan jika pertambahan
angka pada pendapatan buruh terlalu kecil.
"Karena itulah untuk memberikan rasa keadilan pada semua, bagi buruh, ada pertambahan
pendapatan yang masuk akal," kata dia.
Keputusan Anies didukung Wakil ketua dewan Perwakilan Daerah (DPD), Sultan B Najamudin
memuji kebijakan menaikkan UMP Anies Baswedan. Ia menganggap, kebijakan itu bentuk
keberpihakan kepada kelompok buruh.
218
