Page 222 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

0,8% itu mengganggu rasa keadilan, bagaimana buruh naiknya upah hanya 0,8% padahal biaya
hidupnya, inflasi naik 1,1%

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) menjadi
5,1 persen atau naik Rp 225 ribu. Lantas bagaimana dengan kebijakan Gubernur Jawa Tengah
Ganjar Pranowo soal UMP? Sesuai surat keputusan tertanggal 20 November 2021, UMP Jateng
tahun 2022 resmi naik 0,78 persen atau naik Rp 13.956 menjadi Rp 1.812.935. Pada 2021, UMP
Jateng ditetapkan Rp 1.798.979,12. Ganjar menyebut hal itu sudah diatur oleh Peraturan
Pemerintah (PP) dan perundang-undangan sehingga formulanya tidak bisa diubah tiba-tiba.

ANIES NAIKKAN UMP DKI JAKARTA, BAGAIMANA DENGAN GANJAR DI JATENG?

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) menjadi
5,1 persen atau naik Rp 225 ribu. Lantas bagaimana dengan kebijakan Gubernur Jawa Tengah
Ganjar Pranowo soal UMP? Sesuai surat keputusan tertanggal 20 November 2021, UMP Jateng
tahun 2022 resmi naik 0,78 persen atau naik Rp 13.956 menjadi Rp 1.812.935. Pada 2021, UMP
Jateng ditetapkan Rp 1.798.979,12. Ganjar menyebut hal itu sudah diatur oleh Peraturan
Pemerintah (PP) dan perundang-undangan sehingga formulanya tidak bisa diubah tiba-tiba.
"Saya itu disumpah harus melaksanakan peraturan perundang-undangan. PP itu salah satu
peraturan perundang-undangan. Bunyi ketentuan di PP itu fix kita tidak punya ruang untuk
melakukan improvisasi. Apakah menurunkan atau menaikkan karena rumusnya fix.

Kalau saya mengubah maka berarti saya melanggar peraturan dong," kata Ganjar di kantornya,
Semarang, Selasa (21/12/2021).

Ganjar mengaku sudah berkomunikasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan sebelum
memutuskan besaran UMP Jateng 2022. Ganjar menyebut dari hasil komunikasi itu, memang
tidak boleh ada improvisasi.

"Maka kemudian ini bukan soal cerita berani atau cerita bisa mengubah atau tidak mengubah.
Kenapa kemudian saya lakukan dorongan untuk membuat SUSU, skala struktur upah, karena ini
peluang lebih gede. Kalah kita mendorong politik makronya agar daya beli masyarakat tinggi
itulah pertemuan sebelum UMP saya tetapkan dengan pengusaha," jelasnya.

Ganjar menyebut masa pandemi COVID-19 ini banyak perusahaan terdampak, dan bahkan
banyak yang terpaksa melakukan PHK karyawannya. Dia menyebut jika menaikkan UMP namun
perusahaan tidak sanggup membayar justru akan menjadi masalah.

"Halo-halo, pengusaha mana yang masih berada pada posisi untung bagus, mana yang sudah
megap-megap dan mana yang sudah kolaps, kan banyak juga yang di-PHK. Kalau kita naikkan
mereka yang bayar siapa. Jangan-jangan ini hanya jadi kebohongan-kebohongan saya kalah
saya memutuskan itu. Kalau posisi perusahaan mampu, tidak soal, dan komunikasinya adalah
bukan saya melanggar PP tapi saya meminta atau berkomunikasi untuk PP kita revisi menurut
saya seperti itu," jelas Ganjar.

"Dan cara kedua kalau PP tidak bisa (diubah) ya PP yang digugat, bukan saya againts the law,
tidak, saya tidak begitu. Jadi saya dorong saja karena ini UMP atau UMK, kalau di Jateng itu

221