Page 224 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 224
Judul Wagub Akui Revisi UMP DKI tak Sesuai PP 36
Nama Media republika.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.republika.co.id/berita/r4gny0328/wagub-akui-revisi-ump-
dki-tak-sesuai-pp-36
Jurnalis Indira Rezkisari
Tanggal 2021-12-21 17:32:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Memang ini (penyesuaian UMP 5,1
persen) belum sesuai dengan PP 36
negative - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) DKI ini kota administratif semua ada
di provinsi, jadi kalau kebijakan di provinsi semuanya mengikuti formula yang lama, itu naiknya
kecil sekali, bayangkan masa naiknya Rp 37 ribu atau 0,8 persen, tidak sampai satu persen, kan
belum memenuhi rasa keadilan
Ringkasan
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui revisi penyesuaian Upah Minimum
Provinsi (UMP) 2022 menjadi 5,1 persen sebenarnya belum sesuai dengan regulasi pengupahan
seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021. Revisi UMP namun
diperlukan agar memenuhi rasa keadilan bagi pekerja di DKI Jakarta.
WAGUB AKUI REVISI UMP DKI TAK SESUAI PP 36
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui revisi penyesuaian Upah Minimum
Provinsi (UMP) 2022 menjadi 5,1 persen sebenarnya belum sesuai dengan regulasi pengupahan
seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021. Revisi UMP namun
diperlukan agar memenuhi rasa keadilan bagi pekerja di DKI Jakarta.
"Memang ini (penyesuaian UMP 5,1 persen) belum sesuai dengan PP 36," kata Riza Patria di
Balai Kota Jakarta, Selasa (21/12). PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan mengatur formula
penyesuaian UMP dengan menggunakan inflasi atau nilai pertumbuhan ekonomi provinsi
berdasarkan data lembaga bidang statistik. Namun, lanjut dia, formula UMP dalam PP 36 tahun
2021 itu tidak sesuai dengan kondisi di Jakarta, berbeda dengan daerah lain di Indonesia karena
adanya otonomi daerah.
223
