Page 225 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

Riza menjelaskan di daerah lain apabila penyesuaian UMP lebih kecil di tingkat provinsi, maka di
tingkat kabupaten/kota bisa dinaikkan karena adanya otonomi daerah. "DKI ini kota administratif
semua ada di provinsi, jadi kalau kebijakan di provinsi semuanya mengikuti formula yang lama,
itu naiknya kecil sekali, bayangkan masa naiknya Rp 37 ribu atau 0,8 persen, tidak sampai satu
persen, kan belum memenuhi rasa keadilan," imbuhnya.

Gubernur DKI Anies Baswedan kemudian merevisi penetapan UMP 2022 di Jakarta yang naik 5,1
persen atau sebesar Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854 pada Sabtu (18/12). Angka itu merevisi
Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Nomor 1395 tahun 2021 tentang UMP 2022 pada 21
November 2021 dengan penyesuaian 0,8 persen atau sebesar Rp 37.749 menjadi Rp 4.493.724.

Gubernur DKI Anies Baswedan beralasan revisi tersebut berdasarkan kajian Bank Indonesia yang
memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan
5,5 persen. Kemudian inflasi diproyeksi akan terkendali sebesar 3 persen atau berada pada
rentang 2 hingga 4 persen.

Begitu juga kajian Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang
memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 sebesar 4,3 persen juga menjadi
pertimbangan. Sementara itu, untuk revisi UMP 2022 yang naik 5,1 persen hingga saat ini
Gubernur DKI belum menerbitkan Keputusan Gubernur, sesuai dengan pasal 29 dalam PP 36
tahun 2021 yang mewajibkan UMP ditetapkan melalui Kepgub. Sedangkan, pada pasal 4 dalam
PP 36/2021 juga disebutkan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan
wajib berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat.

224