Page 229 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 229

Menurutnya  keputusan  itu  didasari  karena  Anies  Baswedan  ingin  mencalonkan  diri  menjadi
              Presiden.
              "Dia (Anies) sebagai Gubernur yang harusnya paham sekali masalah ini melanggar. Maka jadi
              catatan tersendiri apalagi kalau mau nyapres, jadi catatan," tutur Ketua Umum Apindo Hariyadi
              Sukamdani, Senin (21/12/2021).

              Menanggapi hal tersebut, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal justru
              mengatakan bahwa Apindo yang sedang bermain politik dengan menyerang Anies Baswedan.

              "Justru  Apindo  yang  sedang  bermain  politik  dengan  menyerang  Gubernur  Anies  Baswedan
              dengan stigma bahwa Anies bermain politik yang dikaitkan dengan pilpres," seru Said Iqbal lewat
              pesan singkatnya, Selasa (21/12/2021).

              Menurutnya  keputusan  Gubernur  Anies  Baswedan  murni  dilandasi  pertimbangan  keputusan
              Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 7 yang dikaitkan dengan PP no.36/2021.

              Hal  tersebut  juga  didasari  pertimbangan  ekonomi  bahwa  setiap  kenaikan  upah  minimum  5
              persen akan meningkatkan daya beli Rp180 triliun.

              " Serta pertimbangan keadilan, dimana sebelumnya naik UMP DKI Jakarta per hari setengah
              biaya toilet umum," ucapnya.

              "Jadi apa yang politiknya? Justru Apindo sedang bermain politik dg menyerang pribadi anies,"
              timpanya lagi.

              Said Iqbal pun menegaskan jika buruh Indonesia sedang mempersiapkan aksi besar besaran di
              kantor gubernur di seluruh indonesia.

              Aksi tersebut juga diselenggarakan di seluruh kantor Apindo pusat provinsi, serta ibu kota di
              seluruh indonesia.

              Sekadar informasi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengajak para pelaku usaha
              untuk menyelesaikan polemik Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta dengan cara musyawarah.


              Riza berharap ancaman gugatan para pelaku usaha menggugat UMP DKI Jakarta 2022 tidak
              dilanjutkan. Namun, dia mengaku menghormati upaya para pelaku usaha mengguhat UMP DKI
              Jakarta.

              "Kami hormati apapun yang dilakukan para pihak, kami hargai di era demokrasi, namun kami
              minta sejauh mungkin bisa dilakukan secara musyawarah. Kami harap dapat dilakukan secara
              musyawarah sebelum mengambil langkah selanjutnya," katanya, Minggu (19/12/2021).[].





















                                                           228
   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234