Page 379 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

Judul Terkait UMP, Pengusaha Tunggu Revisi Pergub DKI
Nama Media republika.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.republika.id/posts/23304/terkait-ump-pengusaha-tunggu-
revisi-pergub-dki
Jurnalis Erdy Nasrul
Tanggal 2021-12-21 11:47:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tidak terima dengan Keputusan Gubernur DKI
Jakarta Anies Rasyid Baswedan yang menaikkan upah minimum provinsi (UMP) DKI dari semula
Rp 37 ribu (0,8 persen) menjadi Rp 225 ribu (5,1 persen). Alhasil, UMP DKI 2022 menjadi Rp
4.641.854 dari sebelumnya Rp 4.416.186. Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin
Indonesia, Adi Mahfudz, menuding revisi UMP DKI secara sepihak yang dilakukan Gubernur Anies
memiliki motif politik Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menurut dia, hal itu terlihat dari
keberatan Anies atas kenaikan UMP sebelumnya yang dianggap kecil hingga bersurat ke Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

TERKAIT UMP, PENGUSAHA TUNGGU REVISI PERGUB DKI
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tidak terima dengan Keputusan Gubernur DKI
Jakarta Anies Rasyid Baswedan yang menaikkan upah minimum provinsi (UMP) DKI dari semula
Rp 37 ribu (0,8 persen) menjadi Rp 225 ribu (5,1 persen). Alhasil, UMP DKI 2022 menjadi Rp
4.641.854 dari sebelumnya Rp 4.416.186.

Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Adi Mahfudz, menuding revisi UMP
DKI secara sepihak yang dilakukan Gubernur Anies memiliki motif politik Pemilihan Presiden
(Pilpres) 2024. Menurut dia, hal itu terlihat dari keberatan Anies atas kenaikan UMP sebelumnya
yang dianggap kecil hingga bersurat ke Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

"Ini jelas (motif pilpres), waktu itu kan Anies meminta ada formula perubahan ke Kemenaker,
apa kaitannya? Tidak ada korelasinya," kata Adi dalam diskusi daring di Jakarta, Senin (20/12).

Dia heran mengapa Anies bersurat kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kalau
merasa kenaikan UMP DKI 2022 kurang besar. Menurut Adi, harusnya Anies menyampaikan
keberatan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, aturan yang diprotes
Anies merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. "Itu
ranah presiden, ya langsung aja ke presiden," ucap Adi.

378