Page 380 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

Dia menuturkan, merujuk regulasi yang ada, PP tersebut harusnya diikuti oleh kepala daerah.
Adi menyentil Anies yang tidak perlu melakukan revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 1395
Tahun 2021 sebagai upaya menaikkan UMP DKI. "Jangan-jangan nanti 2024 ada jilid kesepuluh
(revisi pergub)," kata Adi menyindir.

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi BS
Sukamdani, menegaskan, siap melaporkan Anies ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Jakarta. Hanya saja, pihaknya masih menunggu hasil revisi Pergub DKI yang mengatur kenaikan
UMP tersebut. "Mengenai itu kami menunggu pergubnya, kami akan mengadukan (Anies), tapi
jika tidak ada dasarnya (pergub revisi) ya untuk apa," kata Hariyadi di acara yang sama.

Dia pun menampik saran Wakil Gubernur (Wagub) DKI Ahmad Riza Patria yang mengajak agar
kalangan pengusaha untuk duduk bermusyawarah tentang perubahan UMP DKI 2022. Heriyadi
menyebut, langkah Pemprov DKI yang merevisi UMP secara sepihak juga dilakukan tidak
berdasarkan musyawarah dengan kalangan dunia usaha.

Karena itu, dia heran, mengapa UMP DKI yang sudah diputuskan malah dibatalkan dengan
adanya kenaikan hampir enam kali lipat. "Sebetulnya tidak ada diskusi lagi, orang sudah diputus
pada 21 November lalu. Dan pada PP Nomor 36 itu tidak ada perubahan, kalau sudah diputuskan
ya sudah," ujar Heriyadi.

Kesejahteraan masyarakat

Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani berharap pengusaha ikut mendukung ketetapan UMP DKI
terbaru. Menurut dia, kebijakan yang diambil Gubernur Anies adalah untuk kesejahteraan
masyarakat banyak. Adapun pengusaha sudah dimudahkan dan diuntungkan dengan adanya
Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

"Kita artinya saling gotong royonglah. Yang punya uang memberikan gaji yang lebih layak untuk
yang pekerja," kata Zita di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Dia mengaku, kebijakan Pemprov DKI akan memberikan dampak mengurangi profit pengusaha.
Hanya saja, Zita mengingatkan, kenaikan UMP DKI bisa membuat sesama warga negara
diuntungkan. “Secara bisnis pasti untungnya lebih tipis, tapi satu sisi ini kan untuk kemanusiaan,"
kata putri ketua umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan tersebut.
Gubernur Anies menjelaskan, dasar kenaikan UMP DKI 2022 lantaran nilai sebelumnya terlampau
kecil. Dia membandingkan kenaikan UMP DKI sebelum pandemi Covid-19, rata-rata mencapai
8,6 persen. Adapun kenaikan UMP DKI sebesar 0,85 persen ditentukan Kemenaker berdasarkan
formula UU Cipta Kerja.

Anies menganggap hal itu tidak cocok diterapkan di Jakarta. Pasalnya, besaran inflasi di Ibu Kota
sebesar 1,1 persen. "Di mana-mana kalau kenaikan UMP di atas inflasi. Maka itu, kami merasa
formula yang diberikan kepada kami di provinsi Indonesia, khususnya di Jakarta, tidak
memberikan rasa keadilan," katanya seusai menghadiri tasyakuran HUT ke-24 Jakmania di
Masjid Sunda Kelapa, Ahad (19/12) malam WIB.

Anies melanjutkan, berdasarkan kajian Bank Indonesia (BI), pertumbuhan ekonomi Indonesia
pada 2022 diproyeksikan mencapai 4,7-5,5 persen. Kemudian inflasi diperkirakan terkendali
sebesar tiga persen. Pun, kajian Institute For Development of Economics and Finance (Indef)
ikut memproyeksikan pertumbuhan ekonomi naik sebesar 4,3 persen. Dasar itulah yang dijadikan
pegangan Anies menaikkan UMP DKI.

379