Page 428 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 428
1. Formula penetapan upah dalam PP 36 Tahun 2021 tidak adil Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan saat menemui buruh di Kantor Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/11/2021). (dok.
Pemprov DKI).
Anies mengatakan, formula pengupahan dalam PP Nomor 36 Tahun 2021, yang merupakan
turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sangat tidak adil.
"Ketika kita gunakan formula yang digunakan oleh Kementerian Tenaga Kerja (PP Nomor 36
Tahun 2021), keluarnya 0,8 persen. Bayangkan, kondisi ekonomi yang sudah lebih baik malah
keluarnya angka 0,8 persen. Kan itu mengganggu rasa keadilan bukan?" tutur dia.
2. Anies sebut keputusan ini berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Gubernur DKI Jakarta
temui massa demonstrasi kenaikan UMP di depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat pada Kamis,
18 November 2021 (Instagram.com/aniesbaswedan) Sebelumnya, pada Sabtu 18 Desember
2021, Anies merevisi angka kenaikan UMP dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen. Keputusan
kenaikan UMP wilayah DKI Jakarta untuk 2022 naik 5,1 persen atau senilai Rp225.667 dari UMP
2021.
Selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi tersebut, kenaikan UMP juga
didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan.
"Keputusan ini juga terkait dengan semangat keberhati-hatian di tengah mulai berderapnya laju
roda ekonomi di wilayah Jakarta," kata Anies.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada acara Penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Paritrana Award Tahun 2020 yang diselenggarakan secara virtual, Kamis
(9/9/2021). (Dok. Kemnaker) Keputusan merevisi nilai kenaikan UMP ini juga diawali dengan
surat peninjauan kembali UMP yang dilayangkan Anies kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah, pada 22 November 2021.
Melalui surat itu, Gubernur Anies menyampaikan, kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang
sebelumnya hanya Rp37.749 atau 0,85 persen, masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas
keadilan. Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di
DKI Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengkaji ulang formula UMP 2022 menggunakan variabel
inflasi (1,6 persen) dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional (3,51 persen). Dari kedua
variabel itu, maka keluar angka 5,11 persen sebagai angka kenaikan UMP 2022.
427
