Page 425 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 425

Judul               Kadin DKI Sebut Pengusaha Tak Mampu Bayar Kenaikan UMP
                Nama Media          radarbangsa.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.radarbangsa.com/ekobis/35893/kadin-dki-sebut-
                                    pengusaha-tak-mampu-bayar-kenaikan-ump
                Jurnalis            Anata Luluul Jannah
                Tanggal             2021-12-21 10:33:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              negative - Sarman Simanjorang (Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta) Saya kira ada yang
              mampu,  tapi  ada  yang  tidak  mampu.  Dominannya  tidak  mampu  karena  sebagai  kota  jasa,
              Jakarta merupakan salah satu provisi yang terkena imbas COVID-19. Banyak pengusaha tidak
              buka karena PPKM



              Ringkasan

              Kamar Dagang Industri Jakarta menilai dengan naiknya Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun
              2022 di DKI yang baru saja diteken dikahawatirkan tidak mampu dilaksanakan oleh pengusaha.
              Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan jika Gubernur Anies
              Baswedan seharusnya bisa mempertimbangkan usulan dari asosiasi pengusaha sebelum merevisi
              ke angka 5,1 persen.



              KADIN DKI SEBUT PENGUSAHA TAK MAMPU BAYAR KENAIKAN UMP

              Kamar Dagang Industri Jakarta menilai dengan naiknya Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun
              2022 di DKI yang baru saja diteken dikahawatirkan tidak mampu dilaksanakan oleh pengusaha.

              Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan jika Gubernur Anies
              Baswedan seharusnya bisa mempertimbangkan usulan dari asosiasi pengusaha sebelum merevisi
              ke angka 5,1 persen.

              "Saya kira ada yang mampu, tapi ada yang tidak mampu. Dominannya tidak mampu karena
              sebagai kota jasa, Jakarta merupakan salah satu provisi yang terkena imbas COVID-19. Banyak
              pengusaha tidak buka karena PPKM," katanya, seperti dikutip Antara, Selasa 21 Desember 2021.

              Dalam revisi tersebut, kenaikan UMP DKI Tahun 2022 mencapai Rp225.667 atau lebih besar dari
              UMP 2021 sebesar Rp4.416.186, dan juga lebih besar dari nominal kenaikan yang ditetapkan
              sebelumnya untuk UMP 2022 sebesar Rp37.749.
                                                           424
   420   421   422   423   424   425   426   427   428   429   430