Page 422 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 422
Hal tersebut dikarenakan, hitungan rencana bisnis akan jadi tidak karuan karena kebijakan yang
kerap berubah "Investor dan kami sebagai pelaku usaha itu satu kata kuncinya, kepastian hukum
dari pemerintah. Kepastian itu tidak berubah-ubah, maksudnya. Lha ini Pak Anies berubah-
ubah," katanya.
Singgung Kepentingan Jelang Pilpres 2024 Apindo telah menyatakan keberatan atas kenaikan
upah minimum di Ibu Kota pada 2022 yang terbaru, pengusaha bahkan menggugatnya ke
pengadilan.
"PP No 36 Tahun 2021 itu tidak mengenal perubahan. Kalau sudah diputuskan ya jalan," ucap
Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani dikutip dari Kompas TV.
Ia mengungkapkan, keputusan Pemprov DKI Jakarta membuat dunia usaha cemas.
Selain itu, menurut Hariyadi, kebijakan UMP DKI Jakarta 2022 itu bisa jadi preseden yang buruk
jika Anies Baswedan ingin maju dalam persaingan di Pilpres 2024.
"Ini strong message ya dari kita. Bahwa pemerintah DKI Jakarta melanggar aturan. Kalau ada
pelanggaran itu nanti akan jadi catatan, apalagi kalau mau nyapres," tegasnya.
Saat ini, Apindo dan Kadin Jakarta sedang menunggu Peraturan Gubernur mengenai revisi UMP
Jakarta 2022.
Kalau Pergubnya keluar, mereka akan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN).
(Tribunnews.com/Arkan/Muhammad Zulfikar) (Kompas.com/Muhammad Naufal).
421
