Page 421 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

Rp 4.641.854. Dengan demikian, UMP wilayah DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1% atau senilai
Rp 225.667 dari UMP tahun 2021.

ANIES BASWEDAN NAIKKAN UMP DKI JAKARTA 5,1 PERSEN, BEGINI RESPON
APINDO

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan merevisi tingkat besaran Upah Minimum Provinsi
(UMP) DKI Jakarta 2022. Anies menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar
Rp 4.641.854.

Dengan demikian, UMP wilayah DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1% atau senilai Rp 225.667 dari
UMP tahun 2021. Adapun keputusan merevisi UMP 2022 ini didasarkan beberapa pertimbangan.

Salah satunya yaitu, kajian Bank Indonesia (BI) yang menunjukkan proyeksi pertumbuhan
ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7% sampai 5,5%, sehingga inflasi akan terkendali
pada posisi 3% (2%-4%).

Menurut Anies, kenaikan UMP 5,1% sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat,
juga bentuk apresiasi bagi para pekerja dan menjadi suntikan semangat bagi perekonomian dan
dunia usaha.

"Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," kata
Anies dalam keterangan persnya.

Respon Apindo Revisi UMP tersebut mendapatkan beragam respon, di antaranya dari Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo).

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan imbauan kepada seluruh perusahaan di DKI
Jakarta untuk tidak mengikuti upah minimum provinsi (UMP) 2022 yang ditetapkan Gubernur
DKI Jakarta.
"Kami imbau seluruh perusahaan di DKI Jakarta untuk tidak menerapkan revisi upah minimum
DKI yang telah diumumkan oleh Gubernur DKI, sambil menunggu keputusan PTUN berkekuatan
hukum tetap," kata Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers, Senin
(20/12/2021).
Menurut Hariyadi, kenaikan upah tersebut melanggar aturan yang berlaku yakni PP Nomor 36
tahun 2021, sehingga pihaknya bakal menggugat Anies ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN).

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan, Adi Mahfudz
menduga ada kepentingan politik di balik revisi UMP tersebut.

"Apakah revisi ini ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik? Oh jelas. Itu jelas," kata
Wakil Adi Mahfudz seperti dikutip dari Kompas.com.

Adi menambahkan, Anies beberapa waktu sebelumnya menyurati Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah untuk mengubah formulasi perhitungan upah minimum DKI Jakarta.
"Padahal tidak ada korelasinya, kalau mau minta perbaikan formula itu karena itu PP yang
ditanda tangani Presiden, langsung saja ke Pak Presiden, kira-kira begitu," katanya.

Selain itu, Adi menilai dampak revisi UMP DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1
persen atau naik Rp 225.667 dari UMP 2021, membuat bingung kalangan pengusaha.

420