Page 430 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 430
ANIES BASWEDAN RESPONS APINDO YANG TAK TERIMA KENAIKAN UMP DKI:
PAKAI AKAL SEHAT.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespon protes Asosiasi Pengusaha Indonesia/Apindo
atas revisi Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI 2022 yang naik senilai 5,1 persen atau Rp
225.667. Menurutnya angka tersebut sudah masuk akal.
Anies menjelaskan, pada tahun 2021 saat pandemi Covid-19 masih parah, kenaikan UMP bisa
menyentuh angka 3,3 persen. Ia menilai kondisi sekarang ketika sudah membaik, tidak mungkin
memberikan angka di bawah tahun lalu.
Tahun lalu yang sulit saja itu 3,3 persen. Tahun ini ekonomi sudah bergerak, masa kita masih
mengatakan 0,8 itu sebagai angka yang pas. Ini akal sehat saja nih, kan common sense, kata
Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (20/12/2021).
Tak hanya itu, rata-rata kenaikan UMP di Jakarta beberapa tahun belakangan ini adalah 8,6
persen. Anies berujar, pengusaha seharusnya sudah terbiasa dengan kenaikan UMP. Pengusaha
seharusnya tidak masalah jika kenaikan tahun ini adalah 5,1 persen.
Teman-teman bisa lihat sejarah kenaikan UMP di Jakarta, para pengusaha juga sudah terbiasa
bahwa UMP di Jakarta itu selama 6 tahun terakhir rata-ratanya naik sekitar 8,6 persen, jelasnya.
Mantan Mendikbud ini pun menyebut jika menggunakan Peraturan Pemerintah atau PP nomor
36 2021 tentang pengupahan, maka angka kenaikan UMP akan terlalu kecil. Karena itu, ia menilai
jika mengikutinya akan tidak adil bagi masyarakat.
"Bayangkan, kondisi ekonomi yang sudah lebih baik pakai formula (PP No 36 Tahun 2021) malah
keluarnya angka 0,8 persen. kan itu mengganggu rasa keadilan bukan? sederhana sekali,"
pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, tindakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi nilai UMP jadi
naik 5,1 persen tak sepenuhnya mendapatkan sambutan positif. Karena kebijakannya itu, Anies
bahkan digugat oleh Apindo ke pengadilan PTUN.
Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta bidang Pengupahan dan Jaminan sosial, Nurzaman
mengatakan, seharusnya Anies tidak menaikan UMP karena sudah ditetapkan sesuai PP nomor
36 tahun 2021 tentang pengupahan.
"Sekarang kok ada revisi? Apa yang lama ada salah? Kalau ada salah kami keberatan di revisi,"
ujar Nurzaman saat dihubungi, Minggu (19/12).
Karena itu, Nurzaman meminta agar Anies kembali kepada Keputusan Gubernur DKI yang lama
soal pengupahan. Dalam aturan itu tertulis UMP DKI 2022 hanya naik 0,85 persen atau Rp38
ribu jadi Rp4.453.953.
Jika tidak, ia mengancam akan menggugat Mantan Mendikbud itu ke Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN).
"Kalau tidak urung, kami tida akan tinggal dia. Kami akan lakukan upaya hukum termasuk
mengadukan ke PTUN," jelasnya.
Meski demikian, ia mengaku akan mempelajari regulasi baru soal kenaikan UMP DKI 2022 itu.
Sebab, sampai saat ini ia belum menerima aturan resmi yang dibuat Anies.
"Kami akan pelajari Pergub dulu isinya apa dan akan berkoordinasi dengan nasional apindo
karena dampak bila merubah ini bukan cuma untuk Jakarta tapi seluruh Indonesia," pungkasnya.
429
