Page 434 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta gubernur di seluruh Indonesia meniru
langkah Anies, namun dalam hal ini yang direvisi cukup kenaikan upah minimum kabupaten/kota
(UMK), bukan UMP.

"Kami meminta sekali lagi atas nama hukum harus di atas politik maka seluruh Gubernur di
wilayah Republik Indonesia merevisi nilai UMK/Upah Minimum Kabupaten Kota. Apa bentuk revisi
SK Gubernur-Gubernur tentang UMK tersebut? kembalikan kepada rekomendasi para
Bupati/Walikota yang sudah disampaikan ke para Gubernur," kata Presiden KSPI Said Iqbal
dalam konferensi pers virtual, Sabtu (18/12/2021) lalu.

Dia mencontohkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar berani meletakkan hukum di atas
kepentingan politik, dimana Bupati Karawang sudah merekomendasikan UMK Karawang sebesar
6,7% di 2022. Lalu Bupati Kabupaten Bekasi dan Walikota Kota Bekasi sudah memberikan
rekomendasi UMK sekitar 5%.

"Kami minta Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa
Timur harus menaikkan UMK sesuai rekomendasi sebelumnya dari Bupati/Walikota di masing-
masing provinsi," jelasnya.

Sementara pengusaha membeberkan dampak negatif yang dapat diakibatkan jika upah minimum
dinaikkan terlalu tinggi. Lulusan baru (fresh graduate) nantinya bakal makin susah mendapatkan
pekerjaan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menjelaskan, lantaran
tingginya upah minimum maka pengusaha akan lebih memilih pekerja berpengalaman.

"Kalau ini seperti ini terus menerus maka kesempatan bekerja pemula itu akan sulit karena upah
minimum tinggi sehingga perusahaan akan cenderung memilih pekerja yang berpengalaman. Ini
kesempatan untuk rekan-rekan pekerja baru ini menjadi semakin terbatas kesempatannya,"
tambah Hariyadi.
Padahal dalam PP 36/2021, menurutnya esensi upah minimum adalah sebagai jaring pengaman
sosial (social safety net) bagi angkatan kerja yang belum memiliki pengalaman. Sedangkan
pekerja berpengalaman menggunakan struktur skala upah.

Jika penerapan upah minimum masih menggunakan konsep seperti yang lalu yaitu sebagai upah
rata-rata maka ruang untuk memberlakukan struktur skala upah menjadi sulit. Sebab, ruang
atau jarak antara upah minimum dengan upah di atas upah minimum menjadi kecil.

Nah, bagaimana menurut kalian, detikers ? Setuju atau tidak jika Gubernur di daerah lain ikut
merevisi upah minimum supaya kenaikannya lebih tinggi? Isi polling ini ya, jangan lupa sertakan
alasannya. Polling akan ditutup pada pukul 10.00 besok, Rabu (22/12/2021).

433