Page 438 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

Ketua Umum Apindo DKI Jakarta, Hariyadi B Sukamdani menyebut, jika nantinya pun kalah di
PTUN, pihaknya tetap tidak mau mengikuti aturan Anies terkait kenaikan UMP Jakarta 2022 itu.
Hariyadi menyatakan, aturan yang bakal diikuti adalah Keputusan Gubernur sebelumnya yang
menaikkan UMP sebesar 0,85 persen atau Rp 37.749.

Sebab, aturan sebelumnya itu dinilai sudah benar karena mengikuti formula yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

“Sudah clear kita tidak setuju. Dalam Pergub yang melalui dewan pengupahan daerah sudah
keluar SK Gubernur 21 November. Tadi yang Pak Nurzaman bilang, namanya revisi kalau salah.
Ini enggak ada yang salah dengan prosesnya,” ujar Hariyadi dalam konferensi pers virtual, Senin
(20/12/2021).

Hariyadi pun tidak terima dengan nilai UMP Jakarta yang telah direvisi. Ia menilai Anies
mengubahnya karena mendapatkan desakan dari para buruh yang berulang kali melakukan
unjuk rasa di Balai Kota.

“Berubah itu karena tekanan. Bahaya negara dikendalikan dengan tekanan-tekanan. Kita-kita
tidak seperti itu. Kita harus lihat secara lebih holistik, secara tatanan aturan yang ada,”
ungkapnya.

Ia menilai formula pengupahan yang diatur dalam PP 36/2021 sudah jelas. Anies tidak boleh
menyimpang dari ketentuan yang sudah diatur itu.
“Ketemu angka 0,89 persen itu ada prosesnya ada aturannya melalui PP 36, tata cara
perhitungannya ada. Jadi itu bukan perkara kita debat-debatan mau berapa,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara soal protes Apindo dengan
revisi UMP DKI Jakarta 2022 naik sebesar 5,1 persen atau Rp 225.667. Menurutnya angka
tersebut sudah masuk akal.

437