Page 440 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 440
Sudah clear kita tidak setuju. Dalam Pergub yang melalui dewan pengupahan daerah sudah
keluar SK Gubernur 21 November. Tadi yang Pak Nurzaman bilang, namanya revisi kalau salah.
Ini enggak ada yang salah dengan prosesnya, ujar Hariyadi dalam konferensi pers virtual, Senin
(20/12/2021).
Hariyadi pun tidak terima dengan nilai UMP Jakarta yang telah direvisi. Ia menilai Anies
mengubahnya karena mendapatkan desakan dari para buruh yang berulang kali melakukan
unjuk rasa di Balai Kota.
Berubah itu karena tekanan. Bahaya negara dikendalikan dengan tekanan-tekanan. Kita-kita
tidak seperti itu. Kita harus lihat secara lebih holistik, secara tatanan aturan yang ada,
ungkapnya.
Ia menilai formula pengupahan yang diatur dalam PP 36/2021 sudah jelas. Anies tidak boleh
menyimpang dari ketentuan yang sudah diatur itu.
Ketemu angka 0,89 persen itu ada prosesnya ada aturannya melalui PP 36, tata cara
perhitungannya ada. Jadi itu bukan perkara kita debat-debatan mau berapa, pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara soal protes Apindo dengan
revisi UMP DKI Jakarta 2022 naik sebesar 5,1 persen atau Rp 225.667. Menurutnya angka
tersebut sudah masuk akal.
Anies menjelaskan, pada tahun 2021 saat pandemi COVID-19 masih parah, kenaikan UMP bisa
menyentuh angka 3,3 persen. Ia menilai kondisi sekarang ketika sudah membaik, tidak mungkin
memberikan angka di bawah tahun lalu.
Tahun lalu yang sulit saja itu 3,3 persen. Tahun ini ekonomi sudah bergerak, masa kita masih
mengatakan 0,8 persen itu sebagai angka yang pas. Ini akal sehat saja nih, kan common sense,
ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (20/12).
Tak hanya itu, rata-rata kenaikan UMP Jakarta beberapa tahun belakangan ini adalah 8,6 persen.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini berujar, pengusaha seharusnya sudah terbiasa
dengan kenaikan UMP.
Pengusaha disebutnya seharusnya tidak masalah jika kenaikan UMP Jakarta 2022 adalah 5,1
persen.
Teman-teman bisa lihat sejarah kenaikan UMP di Jakarta, para pengusaha juga sudah terbiasa
bahwa UMP di Jakarta itu selama 6 tahun terakhir rata-ratanya naik sekitar 8,6 persen, jelasnya.
Anies mengungkapkan, jika menggunakan PP 36/2021, maka angka kenaikan UMP akan terlalu
kecil. Karena itu, ia menilai jika mengikutinya akan tidak adil bagi masyarakat.
"Bayangkan, kondisi ekonomi yang sudah lebih baik pakai formula (PP 36) malah keluarnya
angka 0,8 persen. Kan itu mengganggu rasa keadilan bukan? Sederhana sekali," pungkas Anies.
439