Page 445 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 445
Judul Gubernur Anies Revisi UMP DKI, Kemenaker Tegaskan Harus Mengacu
Pada Regulasi
Nama Media inews.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.inews.id/finance/bisnis/gubernur-anies-revisi-ump-dki-
kemenaker-tegaskan-harus-mengacu-pada-regulasi
Jurnalis Rina
Tanggal 2021-12-21 10:06:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Chairul Fadly Harahap (Kepala Biro Humas Kemenaker) Kita harus tetap mengacu
kepada regulasi yang telah diatur. Ini juga PP No.36/2021 ini merupakan program strategis
nasional yang harus kita laksanakan
positive - Chairul Fadly Harahap (Kepala Biro Humas Kemenaker) Kita tetap mengawal PP
36/tahun 2021 untuk di laksanakan
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) buka suara mengenai keputusan Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan yang merevisi kenaikan upah minimum provinsi ( UMP ) Tahun 2022.
Kepala Biro Humas Kemenaker, Chairul Fadly Harahap, mengatakan penetapan UMP oleh kepala
daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 (PP No.36/2021)
tentang Pengupahan.
GUBERNUR ANIES REVISI UMP DKI, KEMENAKER TEGASKAN HARUS MENGACU
PADA REGULASI
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) buka suara mengenai keputusan Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan yang merevisi kenaikan upah minimum provinsi ( UMP ) Tahun 2022.
Kepala Biro Humas Kemenaker, Chairul Fadly Harahap, mengatakan penetapan UMP oleh kepala
daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 (PP No.36/2021)
tentang Pengupahan.
"Kita harus tetap mengacu kepada regulasi yang telah diatur. Ini juga PP No.36/2021 ini
merupakan program strategis nasional yang harus kita laksanakan," kata Chairul saat dihubungi
MNC, di Jakarta, Selasa (21/12/2021).
444
