Page 450 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 450
diajak berdiskusi ketika Anies merevisi aturan pengupahan yang sudah disepakati bersama di
tingkat nasional.
“Memangnya gubernur musyawarah sama kita (ketika merevisi aturan)? Kan enggak
musyawarah. Karena enggak ngajak musyawarah, ngapain kita musyawarah. Karena sekarang
sudah bicaranya hukum,” ucap Hariyadi.
Minta Anies disanksi Lebih dari itu, para pengusaha ini meminta Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) memberi sanksi kepada Anies karena telah melawan hukum regulasi
ketenagakerjaan terutama dalam hal pengupahan.
Adapun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta memberikan pembinaan atau sanksi
kepada Anies karena tidak memahami peraturan perundangan yang berlaku.
Hariyadi menilai, berubahnya besaran upah di akhir tahun berpotensi menimbulkan iklim yang
tidak kondusif bagi hubungan industrial dan perekonomian nasional.
Adapun kenaikan upah disebut-sebut memiliki dugaan kepentingan politik. Padahal kebijakan
UMP DKI Jakarta 2022 itu bisa jadi preseden buruk apabila Anies Baswedan ingin maju dalam
persaingan di Pilpres 2024.
“Ini strong message ya dari kita. Bahwa pemerintah DKI Jakarta melanggar aturan. Kalau ada
pelanggaran itu nanti akan jadi catatan, apalagi kalau mau nyapres,” tegasnya.
Wakil Ketum Kadin bidang ketenagakerjaan Adi Mahfudz Wuhadji menambahkan, upah yang
berubah-ubah membuat bingung para pengusaha. Upah yang naik dari ketentuan berpotensi
merusak cashflow perusahaan.
Investor di perusahaan tersebut bakal menganggap ketentuan hukum di Indonesia berubah-
ubah sehingga mempengaruhi iklim investasi.
Di sisi lain, kenaikan upah yang diputus secara sepihak berpotensi diikuti oleh provinsi lain. Saat
ini saja, sudah ada satu provinsi lain yang melayangkan permintaan serupa.
“Investor dan pelaku usaha itu satu kata kunci. Ada kepastian hukum dari pemerintah dalam hal
ini. Kepastian itu maksudnya tidak berubah-ubah. Dan Pak Anies berubah-ubah,” beber Adi.
(*) Sumber: msn.com/ kompas.com
449
