Page 447 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 447

Judul               Gubernur Anies Revisi UMP DKI, Kemenaker Tegaskan Harus Mengacu
                                    Pada Regulasi
                Nama Media          rctiplus.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/1824553/gubernur-
                                    anies-revisi-ump-dki-kemenaker-tegaskan-harus-mengacu-pada-
                                    regulasi
                Jurnalis            Ekonomi
                Tanggal             2021-12-21 10:06:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif


              Narasumber

              positive  -  Chairul  Fadly Harahap  (Kepala  Biro  Humas  Kemenaker)  Kita harus  tetap  mengacu
              kepada  regulasi  yang  telah  diatur.  Ini  juga  PP  No.36/2021  ini  merupakan  program  strategis
              nasional yang harus kita laksanakan

              positive  -  Chairul  Fadly  Harahap  (Kepala  Biro  Humas  Kemenaker)  Kita  tetap  mengawal  PP
              36/tahun 2021 untuk di laksanakan



              Ringkasan

              Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemenaker)  buka  suara  mengenai  keputusan  Gubernur  DKI
              Jakarta Anies Baswedan yang merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Tahun 2022.
              Kepala Biro Humas Kemenaker, Chairul Fadly Harahap, mengatakan penetapan UMP oleh kepala
              daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 (PP No.36/2021)
              tentang Pengupahan.


              GUBERNUR ANIES REVISI UMP DKI, KEMENAKER TEGASKAN HARUS MENGACU
              PADA REGULASI

              JAKARTA,  iNews.id  -  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemenaker)  buka  suara  mengenai
              keputusan  Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan  yang  merevisi  kenaikan  upah  minimum
              provinsi (UMP) Tahun 2022.

              Kepala Biro Humas Kemenaker, Chairul Fadly Harahap, mengatakan penetapan UMP oleh kepala
              daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 (PP No.36/2021)
              tentang Pengupahan.



                                                           446
   442   443   444   445   446   447   448   449   450   451   452