Page 486 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

"Kita akan kawal keputusan kenaikan UMP DKI 2022 yang telah direvisi dan ditetapkan oleh
Gubernur Anies Baswedan sebesar Rp 4.641.854 naik sebesar 5,1 persen," kata Hilman dalam
keterangannya, Selasa (21/12).

Hilman juga menyesalkan sikap Kemnaker yang berupaya memgobok-obok keputusan Anies
tersebut dengan meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan
penetapan upah minimum di tiap daerah sesuai dengan formula dalam Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Hal ini setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum provinsi
DKI Jakarta 2022 dari 0,8 persen naik jadi 5,1 persen. Kemenaker menganggap putusan
Gubernur DKI ini melanggar aturan.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap mengatakan, PP Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan itu merupakan peraturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan penghitungan dengan menggunakan PP Nomor 36 Tahun
2021, Kemenaker menetapkan rata-rata kenaikan UMP sebesar 1,09 persen.

Oleh sebab itu, Chairul menyayangkan keputusan Anies Baswedan yang menaikkan UMP DKI
Jakarta 2022 lebih tinggi dari rata-rata yang ditetapkan Kemenaker. Ia menegaskan, kenaikan
UMP pada 2022 mesti sesuai dengan formula baru dalam PP Nomor 36 Tahun 2021.
Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan, kepala daerah yang menetapkan UMP
di luar ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2021 akan dikenai sanksi sesuai dengan UU Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sanksi yang diatur di undang-undang itu berupa
teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian permanen.

Mendagri sendiri sudah menyampaikan surat kepada para gubernur terkait dengan penetapan
upah minimum. Dalam surat itu juga disampaikan sanksi kepada gubernur yang tidak memenuhi
kebijakan pengupahan.
”Sanksinya akan sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri. Itu yang akan dijadikan
pegangan. Jadi, terkait kepatuhan ini, nanti akan menjadi ranahnya Kementerian Dalam Negeri,”
kata Anwar.

Pemprov DKI Jakarta merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi DKI Jakarta 2022. Dari
semula hanya naik 0,85 persen, UMP diputuskan naik 5,1 persen dengan sejumlah
pertimbangan.

Anies Baswedan melalui keterangan resmi Pemprov DKI, Sabtu (18/12), menjelaskan, revisi atas
kenaikan besaran UMP DKI 2022 didasarkan pada kajian Bank Indonesia bahwa proyeksi
pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7 persen sampai 5,5 persen.

Kemudian inflasi akan terkendali di posisi 3 persen (2-4 persen), dan proyeksi Institute for
Development of Economics and Finance (Indef) bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia
tahun 2022 sebesar 4,3 persen.

Selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi ekonomi Indonesia,
keputusan kenaikan UMP juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua
pemangku kepentingan terkait serta dengan semangat keberhati-hatian di tengah mulai
berderapnya laju roda ekonomi di wilayah Jakarta.

Dengan pertimbangan itu, Anies Baswedan mengambil keputusan merevisi dan menaikkan
UMP tahun 2022 menjadi sebesar Rp 4.641.854 atau naik 5,1 persen atau senilai Rp 225.667
dari UMP tahun 2021.[]

485