Page 218 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021
P. 218
"Misalnya perbankan atau instansi lainnya, sehingga pemeriksaan upah bagi pekerja tidak lagi
secara manual, harus daring ke perusahaan satu persatu," ujar Haiyani secara virtual di Jakarta,
Selasa(2/3/2021).
Dia mengingatkan bahwa sumber daya yang kurang memadai menjadikan cakupan pemeriksaan
pengupahan yang kurang optimal. "Sehingga perlu dipastikan pengupahan pada sektor usaha
mikro dan usaha kecil perlu ditingkatkan sehingga kondisi perlindungan pada sektor ini dapat
dilakukan dengan baik," ungkapnya.
Selain itu dengan UU Cipta kerja, kewajiban membayar upah telah menjadi sanksi pidana, hal ini
perlu dirumuskan mekanisme yang standar dan memebrikan kepstian hukum bagi semua pihak.
"Ini merupakan tantangan baru bagi pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya,
baik memberikan perlindungan bagi pekerja namun juga memberikan kondisi yang kondusif dan
kepastian hukum dalam berusaha," jelas Haiyani.
Dia menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen untuk mensosialisasikan semua
ketentuan peraturan perundangan pelaksana dari UU Ciptaker. "Semoga dapat memberikan
informasi dan pemahaman yang baik," pungkas Haiyani.
217
