Page 216 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021
P. 216
UPAH MINIMUM BAKAL BERUBAH TOTAL, BEGINI SKENARIONYA
Upah Minimum Bakal Berubah Total, Begini Skenarionya Michelle Natalia Selasa, 02 Maret 2021
- 10:51 WIB loading.
Ilustrasi. FOTO/SINDOnews JAKARTA - Pada tanggal 2 Februari lalu, salah satu peraturan
pemerintah pelaksana UU Cipta Kerja, telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Terdapat 49 Peraturan perundang-undangan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah dalam
rangka mendukung implementasi UU Cipta Kerja.
"Perundang-undangan tersebut ada yang saling tekait satu sama lain, yang khusus terkait
langsung di bidang ketenagakerjaan ada 5 yaitu PP no. 34, 35, 36, 37 dan no 5 tentang Perijinan
terkait perijinan penempatan, pelatihan dan K3," ujar Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Haiyani Rumondang dalam Talkshow Virtual bertajuk "Peraruran
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan" di Jakarta, Selasa(2/3/2021).
Dia mengatakan, semua peraturan pemerintah telah mengatur lengkap, kecuali ketentuan yang
sangat teknis dan bersifat dinamis. Maka pengaturannya dalam Peraturan Menteri, yang saat ini
sedang disusun oleh tim.
"Kami selaku instansi Pembina khususnya pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan K3,
menganggap perlu sekali untuk melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tersebut,
sehingga pengawas ketenagakerjaan, pengusah, pekerja dan pemangku kepentingan lainnya
dapat mempunyai pemahaman yang sama dan mengimplementasikan sesuai dengan maksud
dan tujuan dari peraturan perundang-undangan tersebut," jelas Haiyani.
Haiyani menyebutkan bahwa kebijakan pengupahan perlu dilakukan penyesuaian terhadap
kondisi dan dinamika perubahan ekonomi global, memerlukan respons cepat dan tepat. "Tanpa
reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan melambat. Pengupahan salah satu faktor yang
memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap dinamika tersebut," terangnya.
Sebagai informasi, pokok pengaturan pengupahan yang diatur dalam PP No. 36 Tahun 2021,
antara lain:
1. Upah Minimum ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, Pengusaha
tetap dilarang membayar upah dibawah upah minimum yang ditetapkan.
2. Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala Upah di Perusahaan dengan
memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas.
3. Upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha
dengan pekerja/buruh di perusahaan dengan ketentuan sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima
puluh persen) dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi; dan nilai Upah yang
disepakati sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) di atas garis kemiskinan di tingkat
provinsi.
4. Upah kerja lembur wajib dibayar oleh Pengusaha yang memperkerjakan Pekerja/Buruh
melebihi waktu kerja atau pada istirahat mingguan atau diperkerjakan pada hari libur resmi
sebagai kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
5. Upah tidak dibayar apabila Pekerja/Buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan
pekerjaan, kecuali jika pekerja/buruh berhalangan; melakukan kegiatan lain di luar
pekerjaannya; menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya; atau bersedia melakukan
pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi Pengusaha tidak memperkerjakannya karena kesalahan
Pengusaha sendiri atau kendala yang seharusnya dapat dihindari Pengusaha.
215
