Page 211 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021
P. 211

Judul               Didemo Buruh, Ini Alasan Kemnaker Tetap Jalankan Aturan soal Upah
                Nama Media          okezone.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://economy.okezone.com/read/2021/03/02/320/2370745/didemo-
                                    buruh-ini-alasan-kemnaker-tetap-jalankan-aturan-soal-upah?page=1
                Jurnalis            Michelle Natalia
                Tanggal             2021-03-02 11:43:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative  -  Haiyani  Rumondang  (Dirjen  Pembinaan  Hubungan  Industrial  dan  Jaminan  Sosial
              Tenaga  Kerja  (PHI  &  Jamsos))  Peraruran  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  Tentang
              Pengupahan

              neutral  -  Haiyani  Rumondang  (Dirjen  Pembinaan  Hubungan  Industrial  dan  Jaminan  Sosial
              Tenaga  Kerja  (PHI  &  Jamsos))  Kami  selaku  instansi  Pembina  khususnya  pembinaan
              pengawasan  ketenagakerjaan  dan  K3,  menganggap  perlu  sekali  untuk  melakukan  sosialisasi
              peraturan  perundang-undangan  tersebut,  sehingga  pengawas  ketenagakerjaan,  pengusah,
              pekerja  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  dapat  mempunyai  pemahaman  yang  sama  dan
              mengimplementasikan sesuai dengan maksud dan tujuan dari peraturan perundang-undangan
              tersebut

              neutral  -  Haiyani  Rumondang  (Dirjen  Pembinaan  Hubungan  Industrial  dan  Jaminan  Sosial
              Tenaga  Kerja  (PHI  &  Jamsos)) Tanpa  reformasi  struktural,  pertumbuhan  ekonomi  akan
              melambat.  Pengupahan  salah  satu  faktor  yang  memberikan  dampak  yang  sangat  signifikan
              terhadap dinamika tersebut



              Ringkasan

              Pada tanggal 2 Februari lalu, salah satu peraturan pemerintah pelaksana UU Cipta Kerja, telah
              ditandatangani  oleh  Presiden  Joko  Widodo  (Jokowi).  Terdapat  49  Peraturan  perundang-
              undangan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka mendukung implementasi UU
              cipta kerja.

              "Perundang-undangan  tersebut  ada  yang  saling  tekait  satu  sama  lain,  yang  khusus  terkait
              langsung di bidang ketenagakerjaan ada 5 yaitu PP no. 34, 35, 36, 37 dan no 5 tentang Perijinan
              terkait perijinan penempatan, pelatihan dan K3," ujar Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian
              Ketenagakerjaan (Kemnaker) Haiyani Rumondang dalam Talkshow Virtual bertajuk "Peraruran
              Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan" di Jakarta, Selasa(2/3/2021).



                                                           210
   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216