Page 208 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021
P. 208

SIMAK! INI KRITERIA PEKERJA YANG DIGAJI PER JAM DI UU CIPTA KERJA

              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menerapkan pemberian upah berbasis per jam
              di Undang-undang (UU) Cipta Kerja. Ada kriteria khusus bagi pekerja yang akan mendapatkan
              upah dengan skema itu.

              Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
              Tenaga  Kerja  (PHI  JSK)  Kemnaker,  Dinar  Titus  Jogaswitani  mengatakan  pemberian  upah
              berbasis per jam hanya berlaku bagi pekerja paruh waktu yang kurang dari 30 jam selama satu
              minggu,  atau  kurang  dari  7  jam  dalam  satu  hari.  Sedangkan  yang  di  atas  waktu  itu  tetap
              diberlakukan upah formal atau bulanan.

              "Jadi upah per jam ini memang hanya diperuntukkan bagi pekerja yang bekerja paruh waktu, di
              mana paruh waktu data dari BPS adalah kurang dari 30 jam seminggu atau kurang dari 7 jam
              dalam  satu  hari  sehingga  tidak  dimungkinkan  ada  lembur.  Sehingga  upah  lembur  untuk
              pekerjaan normal yang waktunya lebih dari itu, kalau upah per jam hanya untuk jam-jam itu
              saja," kata Dinar dalam Talk Show tentang Pengupahan secara virtual, Selasa (2/3/2021).

              Dinar menjelaskan besaran upah per jam ditentukan atas kesepakatan antara pemberi kerja dan
              pekerja.  Namun  hitungan  formulanya  tidak  boleh  kurang  dengan  yang  ada  di  Pemerintah
              Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan pasal 16, yakni upah per jam sama
              dengan upah sebulan yang kemudian dibagi 126. Angka 126 muncul dari keputusan Kemnaker.

              "126  ini  adalah  upah  seminggu  29  jam  dikali  dalam  satu  tahun  ada  52  minggu.  Artinya
              menghitungnya 52 minggu dalam satu tahun dikali satu minggu 29 jam, hasilnya dibagi 12 bulan
              maka  ketemu  lah  126.  Ini  kenapa  dikalikan  29  jam  dalam  seminggu,  karena  tadi  sudah
              sampaikan di data BPS paruh waktu itu di bawah 35 jam artinya rata-rata se-Indonesia bisa 24-
              30 jam itu median tertinggi," imbuhnya.

              Dinar menyebut angka 126 itu tidak menutup kemungkinan akan berubah dalam beberapa tahun
              mendatang jika memang jam kerja paruh waktu mengalami perubahan.

              "Bisa nanti suatu saat kalau ada perubahan mungkin bisa," jelasnya.



































                                                           207
   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213