Page 210 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021
P. 210
KEMNAKER MINTA PENGUSAHA DAN BURUH PATUHI ATURAN UPAH BARU
Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo(Jokowi) meresmikan sejumlah Peraturan Pemerintah
(PP) terkait Ketenagakerjaan sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja. Salah satu diantaranya
adalah PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Kami memiliki sejumlah harapan terhadap pengusaha, pekerja/buruh atau serikat
pekerja/buruh dan terlebih khususnya bagi pengawas ketenagakerjaan terhadap perubahan dan
penyempurnaan kebijakan pengupahan ini," ucap Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Haiyani Rumondang secara virtual di Jakarta, Selasa(2/3/2021).
Untuk kalangan pengusaha, dia berharap agar mereka dapat mematuhi semua ketentuan yang
sudah ditetapkan, dan menggunakan fasilitas kebijakan yang memudahkan kegiatan berusaha
secara bijak dan porposional dengan tetap mengedepankan itikad baik, musyawarah dan
mufakat.
"Serta memiliki rasa kemitraan kepada pekerja, menjadikan pekerja sebagai asset yang harus
dikelola dengan baik sehingga bisa secara bersama-sama mengembangkan usaha dan
membantu pembangunan negara serta turut menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui
pemenuhan hak-hak ketenagakerjaaan bagi para pekerjanya," ungkap Haiyani.
Sementara itu, bagi para pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh, Kemnaker berharap agar
dapat bekerja dengan penuh semangat dan tanggung jawab, meningkatkan kompetensi diri
serta jeli melihat peluang untuk pengembangan karir dan penghasilan, selalu menjadi patner
musyawarah yang produktif dan menjadi bagian yang penting dalam setiap peran/jabatan/tugas.
"Sehingga dapat memberikan konstribusi yang signifikan dalam pengembangan usaha yang
tentunya akan berdampak kepada kelangsungan bekerja dan kesejahteraan pekerja dan
keluarga," tambahnya.
Haiyani juga menegaskan bahwa peran pengawas ketenagakerjaan sangat penting. Tidak hanya
memastikan penerapan dan penegakan hukum, namun juga perlu melakukan pembinaan,
advokasi dan mendorong pihak pengusaha dan pekerja serta stakeholder yang terkait.
"Untuk bersama-sama melakukan penyesuaian dan pemenuhan semua ketentuan dan mencari
inovasi-inovasi untuk menciptakan kondisi tempat kerja yang harmonis, saling pengertian dan
sekaligus produktif, sehingga kondisi ketenagakerjaan tidak menghambat bahkan dapat
mendorong percepatan pemulihan ekonomi," jelasnya.
Keberadaan pengawas ketenagakerjaan, menurut Haiyani, harus bisa dirasakan sebagai
kehadiran negara khususnya dalam kondisi yang saat ini semua sendi perekonomian dan sosial
terkena dampak pandemi.
"Jadilah sebagai solusi dan pengayom bagi pengusaha, pekerja dan stakeholder kita. Jiwa korsa
sebagai pengawas ketenagakerjaan harus diarahkan untuk menjadi sosok yang profesional,
produktif, kompetitif, inovatif dan berkarakter," pungkasnya.
209
