Page 212 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021

DIDEMO BURUH, INI ALASAN KEMNAKER TETAP JALANKAN ATURAN SOAL UPAH

JAKARTA - Pada tanggal 2 Februari lalu, salah satu peraturan pemerintah pelaksana UU Cipta
Kerja, telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terdapat 49 Peraturan
perundang-undangan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka mendukung
implementasi UU cipta kerja.

"Perundang-undangan tersebut ada yang saling tekait satu sama lain, yang khusus terkait
langsung di bidang ketenagakerjaan ada 5 yaitu PP no. 34, 35, 36, 37 dan no 5 tentang Perijinan
terkait perijinan penempatan, pelatihan dan K3," ujar Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Haiyani Rumondang dalam Talkshow Virtual bertajuk "Peraruran
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan" di Jakarta, Selasa(2/3/2021).

"Kami selaku instansi Pembina khususnya pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan K3,
menganggap perlu sekali untuk melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tersebut,
sehingga pengawas ketenagakerjaan, pengusah, pekerja dan pemangku kepentingan lainnya
dapat mempunyai pemahaman yang sama dan mengimplementasikan sesuai dengan maksud
dan tujuan dari peraturan perundang-undangan tersebut," jelas Haiyani.

"Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan melambat. Pengupahan salah satu
faktor yang memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap dinamika tersebut," terangnya.
Sebagai informasi, pokok pengaturan pengupahan yang diatur dalam PP no. 36 tahun 2021,
antara lain:

1. Upah Minimum ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, Pengusaha
tetap dilarang membayar upah dibawah upah minimum yang ditetapkan.

2. Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala Upah di Perusahaan dengan
memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas.

3. Upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha
dengan pekerja/buruh di perusahaan dengan ketentuan:

sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari rata-rata konsumsi masyarakat di
tingkat provinsi; dan

nilai Upah yang disepakati sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) di atas garis
kemiskinan di tingkat provinsi.

4. Upah kerja lembur wajib dibayar oleh Pengusaha yang memperkerjakan Pekerja/Buruh
melebihi waktu kerja atau pada istirahat mingguan atau diperkerjakan pada hari libur resmi
sebagai kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

5. Upah tidak dibayar apabila Pekerja/Buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan
pekerjaan, kecuali jika pekerja/buruh berhalangan; melakukan kegiatan lain di luar
pekerjaannya; menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya; atau bersedia melakukan
pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi Pengusaha tidak memperkerjakannya karena kesalahan
Pengusaha sendiri atau kendala yang seharusnya dapat dihindari Pengusaha.

6. Dan hal-hal lainnya terkait pelaksanaan pengupahan lainnya.

211