Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021
P. 48
Judul Pengusaha Dilarang Bayar Upah di Bawah Standar
Nama Media Media Indonesia
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis X-3
Tanggal 2021-03-03 03:49:00
Ukuran 151x119mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 54.360.000
News Value Rp 163.080.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI & Jamsos)) Pengupahan perlu menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika
ekonomi global. Pengupahan salah satu faktor yang terdampak sangat signifikan dari dinamika
itu
neutral - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI & Jamsos)) Pengupahan perlu menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika
ekonomi global. Pengupahan salah satu faktor yang terdampak sangat signifikan dari dinamika
itu.
negative - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI & Jamsos)) Upah pada usaha mikro dan kecil berdasarkan kesepakatan antara
pengusaha dan pekerja, yakni sekurang-kurangnya 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di
tingkat provinsi dan nilai upah yang disepakati sekurangnya 25% di atas garis kemiskinan
provinsi
neutral - Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur) Tugas kepala daerah melakukan
komunikasi dengan pengusaha agar jangan sampai ada pemutusan hubungan kerja. Harus ada
formulasi agar pengusaha tetap berbisnis dan pekerja tetap mendapatkan upah layak
positive - Ahmad Muhdlor Ali (Cabup Nomor urut 2) Selain itu, memperkuat UMKM juga penting
setelah persoalan investasi selesai.
neutral - Ahmad Fauzi (Ketua SPSI Jawa Timur) Masih ada jalan lain di antaranya relokasi ke
Nganjuk, Magetan, atau Pacitan karena nilai UMK tidak setinggi di ring satu
47
