Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021
P. 49
Ringkasan
Kendati kondisi perekonomian belum sepenuhnya pulih dari pandemi covid- 19, pengusaha
dilarang membayar upah pegawai di bawah standar minimum yang ditetapkan. Penegasan ini
dikemukakan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja Kemnaker, Haiyani Rumondang, ketika menjelaskan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan sebagai turunan dari UU Ciptaker dalam diskusi virtual di Jakarta, kemarin.
PENGUSAHA DILARANG BAYAR UPAH DI BAWAH STANDAR
KENDATI kondisi perekonomian belum sepenuhnya pulih dari pandemi covid- 19, pengusaha
dilarang membayar upah pegawai di bawah standar minimum yang ditetapkan.
Penegasan ini dikemukakan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja Kemnaker, Haiyani Rumondang, ketika menjelaskan PP Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan sebagai turunan dari UU Ciptaker dalam diskusi virtual di Jakarta,
kemarin.
"Pengupahan perlu menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika ekonomi global. Pengupahan
salah satu faktor yang terdampak sangat signifikan dari dinamika itu." kata Haiyani.
Terdapat beberapa hal yang diatur dalam PP 36/2021 di antaranya upah minimum berdasarkan
kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Akan tetapi, pengusaha tetap dilarang membayar upah
di bawah upah minimum yang ditetapkan. Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur
dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas.
"Upah pada usaha mikro dan kecil berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja,
yakni sekurang-kurangnya 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi dan nilai
upah yang disepakati sekurangnya 25% di atas garis kemiskinan provinsi," lanjut Haiyani.
Terkait pengupahan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengingatkan para bupati
dan wali kota untuk menjaga kondusivitas dunia usaha yang ada di provinsi tersebut.
"Tugas kepala daerah melakukan komunikasi dengan pengusaha agar jangan sampai ada
pemutusan hubungan kerja. Harus ada formulasi agar pengusaha tetap berbisnis dan pekerja
tetap mendapatkan upah layak," tutur Khofifah.
Di sisi lain, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengakui pihaknya akan mempermudah proses
perizinan kepada pengusaha agar tetap bertahan di daerah tersebut. "Selain itu, memperkuat
UMKM juga penting setelah persoalan investasi selesai."
Ketua SPSI Jawa Timur Ahmad Fauzi berharap tidak ada relokasi usaha keluar dari Jawa Timur.
"Masih ada jalan lain di antaranya relokasi ke Nganjuk, Magetan, atau Pacitan karena nilai UMK
tidak setinggi di ring satu," tandas Fauzi. (Iam/Ant/X-3)
48
