Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021

pelaksanaannya. Seperti diketahui, masalah pengelolaan keuangan Pengelolaan Dana dan
investasi di BP Jamsostek memang sempat mendapat sorotan penegak hukum.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo menuturkan
jajaran direksi berkomitmen untuk menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan tata kelola
perusahaan yang baik.

Selain itu, BP Jamsostek juga akan melakukan sejumlah inovasi, khususnya yang memudahkan
layanan kepada peserta di masa pandemi Covid-19. Kemudahan pendaftaran dan pembayaran
iuran, jelasnya, akan menjadi program 100 hari kerja.

"Kami akan memperbaiki infrastruktur, tidak hanya IT [Information technology] tapi juga SDM
[sumber daya manusia] dan regulasi' ujarnya.

INTEGRASI DATA
Anggoro menuturkan BP Jamsostek menyiapkan integrasi data dengan BPJS Kesehatan untuk
memperkuat layanan dan menciptakan pusat data atau big data untuk program Jaminan Sosial.

Menurutnya, penetrasi BPJS Kesehatan yang sudah menjangkau kurang lebih 85% kepesertaan
bisa dioptimalkan untuk mendukung program BP Jamsostek yang penetrasinya masih dikisaran
26%.

Hingga akhir tahun lalu, jumlah peserta BP Jamsostek sebanyak 51,76 juta jiwa. Adapun,
kepesertaan BPJS Kesehatan sudah menjangkau lebih dari 220 juta jiwa.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto menjelaskan ada sejumlah regulasi
DJSN yang harus segera dilaksanakan. Beberapa yang menjadi perhatian di antaranya mengenai
kepesertaan yang perlu menjangkau seluruh warga negara untuk mendapat akses kesehatan
disertai kendali mutu yang layak dan memadai.

Menurut Yuri, jangkauan layanan kesehatan tidak sekadar menjadi tanggung jawab BPJS
Kesehatan tetapi juga melibatkan stakeholder terkait seperti Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan. "Kalau tidak terintegrasi tidak
akan efektif dan efisien."

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyatakan tingkat kesehatan
keuangan di lembaga itu harus terjaga setidaknya 1,5 bulan dari estimasi pembayaran klaim.

Dari perhitungan itu, dana yang harus disediakan BPJS Kesehatan sebagai cadangan
pembayaran klaim sedikitnya Rp13,9 triliun. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan masih harus
mengembangkan aset dari yang saat ini masih belum optimal.

"Inovasi akan kami kembangkan, berbagai macam pendekatan akan kami lakukan. Kerja sama
akan kami tata sedemikian rupa, sehingga tidak ada korupsi di situ, GCG [good corporate
governance], jelas peruntukannya, bisa dipercaya, uang itu bisa sampai untuk pembayaran
kepada BPJS."

Dari kalangan pelaku usaha, Ketua Komite Jaminan Sosial DPN Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) Soeprayitno berharap layanan BPJS dapat meningkat dan good corporate governance
bisa diterapkan di bawah jajaran direksi baru.
Dia berharap BP Jamsostek dapat lebih mempersiapkan diri dalam menyelenggarakan program
JKP. Salah satunya dengan memperbaiki layanan dari yang bisa sampai seminggu menjadi
rampung dalam sehari.

44