Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021

Meskipun begitu, BPJS Kesehatan telah melakukan investasi dana badan, yakni dana milik BPJS
sebagai lembaga yang digunakan untuk keperluan operasional. Dana itu terpisah dari kantong
DJS yang berasal dari pendapatan iuran dan digunakan untuk pembayaran klaim.

POTENSI KLAIM

Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek dibayangi oleh besarnya potensi klaim
program jaminan hari tua atau JHT, jaminan pensiun atau JP, dan jaminan kehilangan pekerjaan
atau JKP.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek Ang-
goro Eko Cahyo dalam paparan Kebijakan Umum Penyelenggaraan Sistem Jaminan Nasional di
hadapan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Selasa (3/2).

Anggoro memaparkan empat poin kondisi BP Jamsostek saat ini dan dua di antaranya terkait
klaim. Dalam satu pekan masa kerjanya, jajaran direksi baru mengidentifikasi adanya potensi
kenaikan klaim di program JHT, JP, dan JKP.

Dia menyoroti perlunya peningkatan kapasitas pelayanan klaim dalam program JHT dan JP,
karena jika terjadi peningkatan klaim maka akan melebihi kapasitas layanan yang ada saat ini.
Isu klaim pun berkaitan dengan tantangan pelaksanaan jaminan sosial yakni memenuhi tingginya
ekspektasi publik. "Potensi peserta yang akan melakukan klaim JHT dan JP sebesar 15,5 juta
dalam 5 tahun ke depan, tetapi kapasitas layanan sebesar 2,6 juta klaim per tahun," katanya.

Selain itu, program JKP yang baru akan berjalan pun menyimpan potensi klaim cukup besar.
Anggoro mengacu kepada besarnya pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK),
sehingga nantinya harus memperoleh manfaat JKP.

"Rata-rata sebanyak 6,5 juta peserta penerima upah [PU] keluar setiap tahun, merupakan
potensi menjadi penerima manfaat JKP," ujar Anggoro yang mengutip data Badan Pusat Statistik
(BPS).

Selain pembayaran klaim, jajaran direksi pun mengidentifikasi besarnya beban yang harus
dikeluarkan BP Jamsostek saat ini. Dua aspek yang menjadi perhatian adalah beban personil dan
biaya operasional layanan.

Anggoro menjabarkan bahwa dari total Rp4,05 triliun, 68% di antaranya atau sekitar Rp2,7 triliun
merupakan beban personil. Lalu, 13% lainnya atau sekitar Rp527 miliar merupakan beban umum
dan administrasi. "Estimasi biaya terkait layanan klaim sebesar Rp337 miliar per tahun, yang
dapat diefisienkan sebesar Rpl99 miliar," ujarnya.

Kondisi saat ini direspons oleh Anggoro dan jajarannya melalui lima program utama dalam 100
hari pertama. Pertama, jajaran direksi akan mendorong kemudahan daftar dan bayar untuk
menekan besarnya celah proteksi tenaga kerja.

Kedua, pihaknya pun akan fokus menyiapkan pelaksanaan program JKP sebagai salah satu
amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut Anggoro, program JKP penting untuk melindungi
para tenaga kerja di era ekonomi digital. "Fokus utama tahun ini adalah implementasi program
baru yang diamanahkan kepada kami, yakni JKP, kami akan persiapkan segala sesuatunya agar
JKP ini segera bisa terimplementasi dengan baik dan menjadi penyempurna jaminan sosial yang
sudah ada," kata Anggoro.

Ketiga, BP Jamsostek akan menggencarkan pemanfaatan aplikasi Jamsostek Mobile (J-Mo) untuk
meningkatkan kualitan layanan. Tingginya ekspektasi publik terhadap jaminan sosial membuat
layanannya harus terus meningkat.

41