Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Kemnaker Tri Retno Isnaningsih memastikan, jenis upah berdasarkan satuan waktu hanya untuk
mengakomodir kebutuhan perlindungan bagi pekerja paruh waktu.

''Upah per jam hanya diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang bekerja paruh waktu."
katanya di Jakarta, kemarin.

Direktur Pengupahan Kementerian Dinar Dinar Titus Jogaswitani menjelaskan, menurut Badan
Pusat Statistik (BPS), pekerja paruh waktu adalah pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam
seminggu atau kurang dari 7 jam per hari.

"Jadi, upah lembur untuk pekerjaan normal yang waktunya lebih dari itu. Kalau upah per jam
hanya untuk jam-jam itu saja," ujarnya.

Dinar menuturkan, besaran upah per jam ditentukan oleh kesepakatan antara pemberi kerja dan
pekerja.

Berdasarkan hitungan formulanya. tidak boleh kurang dengan yang ada di PP Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan pasal 16. Yakni, upah per jam sama dengan upah sebulan yang
kemudian dibagi 126. Angka 126 muncul dari keputusan Kemnaker.

Dinar mengungkapkan, angka 126 ini adalah upah seminggu, yaitu 29 jam dikali dalam satu
tahun yaitu 52 minggu. Cara menghitungnya. 52 minggu dalam satu tahun dikali satu minggu
29 jam, hasilnya dibagi 12 bulan, maka hasilnya 126.
"Ini kenapa dikalikan 29 jam dalam seminggu, karena tadi sudah sampaikan di data BPS paruh
waktu itu di bawah 35 jam. Artinya, rata-rata se-Indonesia bisa 24-30 jam itu median tertinggi."
tuturnya.

Menurut Dinar, angka 126 itu tidak menutup kemungkinan akan berubah dalam beberapa tahun
mendatang jika jam kerja paruh waktu mengalami perubahan. kpj

37