Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021

bentuk liberalisasi upah minimum dan pelepasan tanggung jawab negara untuk
menyejahterakan kaum buruh.
Formula baru itu, kata Timboel, bisa memunculkan ketidakpastian dalam penentuan upah.
Apalagi, jika data-data variabel itu tidak disediakan secara terbuka dan aktual. Variabel seperti
rata-rata konsumsi per kapita dan jumlah anggota keluarga yang bekerja di suatu rumah tangga,
misalnya, akan memengaruhi penyesuaian upah minimum. "Semakin banyak yang menganggur,
itu akan memengaruhi besaran upah minimum, yang bisa jadi lebih rendah dan membuat daya
beli pekerja justru semakin menurun dan mengancam kesejahteraan pekerja dan keluarganya,"
tuturnya.

Tidak relevan

Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan Dinar Dinar Titus Jogaswitani mengatakan,
komponen KHL tidak lagi diperhitungkan karena sudah tidak relevan. Pertama, komponen KHL
menggunakan pendekatan kelompok komoditas yang tidak tepat diterapkan di seluruh daerah
di Indonesia karena kebutuhan pekerja di tiap daerah berbeda-beda. "Sebaiknya perhitungan
upah minimum menggunakan data empiris yang sesuai dengan kondisi tiap daerah itu. Makanya,
kami memilih tidak menggunakan KHL lagi, tetapi data makroekonomi yang dikeluarkan BPS,"
kata Titus.

Data makroekonomi yang dimaksud adalah rasio paritas daya beli, serapan tenaga kerja, serta
median upah di daerah bersangkutan. "Semakin tinggi median upah, tingkat serapan tenaga
kerja, dan daya beli masyarakat di suatu daerah, semakin tinggi juga upah pekerjanya," ujarnya.

Kedua, lanjut Titus, metode survei KHL sulit dipertanggungjawabkan karena pelaksanaannya
yang tidak independen. Dewan Pengupahan Nasional terdiri dari perwakilan serikat pekerja dan
asosiasi pengusaha yang menyelenggarakan survei sesuai metodologi dan hasil masing-masing.
Akhirnya, penentuan nilai upah minimum tidak lagi berdasarkan data, tetapi kesepakatan politis
di belakang. "Ketika bertemu, nilai KHL-nya tidak bulat lagi. Pekerja, misalnya, bilang kenapa
angkanya hanya Rp 2 juta? Kami tidak mungkin hidup hanya dari Rp 2 juta. Lalu pengusaha
bilang, kenapa tinggi sekali, Rp 2 juta? Akhirnya, kesepakatan baru diambil di belakang sehingga
metodologinya tidak bisa dipertanggungjawabkan," kata Titus. (AGE)

34